Nasional

Masa Depan Kependudukan di Tangan Hasto Wardoyo

Jakarta,SENAYANPOST.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengangkat Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo menjadi Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Sejumlah tugas kependudukan telah menanti Hasto.

Seperti yang dikutip jokowidodo.app dengan latar belakang Hasto sebagai dokter kandungan dan didukung oleh pengalaman memimpin Kulon Progo, sejumlah harapan suksesnya manajemen pengendalian penduduk dapat terwujud. Termasuk strategi agar program kependudukan dari pusat hingga daerah dapat sejalan.

Hasto dilantik sebagai Kepala BKKBN pada 1 Juli 2019 oleh Menteri Kesehatan Nila Moeloek di kantor BKKBN Jakarta, Senin (1/7/2019) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 33/TPA Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan BKKBN.

Pria kelahiran Kulon Progo, 30 Juli 1964 ini ditunjuk Presiden Jokowi menggantikan Surya Chandra Surapaty yang mundur karena tersangkut kasus dugaan korupsi pengadaan alat KB tahun anggaran 2015.

Jokowi menilai sosok Hasto memiliki rekam jejak yang bisa diandalkan memimpin BKKBN. Kemampuan komunikasi publiknya juga baik. Sehingga diharapkan bisa mengkampanyekan keluarga berencana lebih baik. Hasto juga dianggap memiliki pengalaman di lapangan yang mumpuni. Hasto memahami kondisi di lapangan secara konkrit.

“Ya, memang dari kita, dari Presiden dong. Beliau itu kan dokter. Komunikasi publiknya kan kalau seorang Bupati kan malah jauh lebih baik, untuk mengkampanyekan keluarga berencana,” kata Presiden Jokowi menjawab wartawan usai meresmikan Jalan Tol Pandaan-Malang, di Gerbang Tol Singosari, Malang, Jatim, Senin, 13 Maret 2019.

Penilaian Jokowi tentu tak terlepas dari sejumlah prestasi Hasto, baik sebagai dokter maupun sebagai pemimpin daerah, Bupati Kulon Progo.

Sebagai dokter, pria yang terkenal sebagai pakar bayi tabung itu pernah dinobatkan sebagai Dokter Teladan pada tahun 1992. Penghargaan itu diberikan langsung oleh Presiden Soeharto karena dianggap memiliki dedikasi yang tinggi selama menjadi dokter di pedalaman Kalimantan Timur.

Hasto yang merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 1989 pernah ditempatkan di daerah terpencil usai kuliah. Selain menjalankan tugas pelayanan sebagai dokter kandungan, Hasto juga mengajar SD dan SMP. Saat itu, tempat tugas Hasto mengalami kekurangan guru.

Selain penghargaan sebagai Dokter Teladan, Hasto juga pernah dianugerahi Tanda Kehormatan Bintang Jasa Utama pada tahun 2016 dari Presiden Joko Widodo. Penghargaan ini diraih Hasto karena upayanya dalam meningkatkan perekonomian Kulon Progo yakni lewat program Bela dan Beli Kulon Progo.

Hasto juga pernah dianugerahi penghargaan sebagai Best Communicator 2018 Kategori Bupati. Situs resmi Kabupaten Kulon Progo (kulonprogokab.go.id) menerangkan, penghargaan ini diberikan karena Bupati Kulon Progo dinilai sebagai sosok pemimpin yang berhasil mewujudkan reputasi positif di mata stakeholders, dan diharapkan jadi role model bagi para pemimpin organisasi/ korporasi di semua tingkat di seluruh Tanah Air, dalam setiap upaya memperkuat reputasi lembaga/ organisasi/ korporasi, bahkan bangsa melalui aktivitas public relations (PR).

Penghargaan selanjutnya yang diterima Hasto adalah Pembina BUMD Terbaik. Hasto dinobatkan sebagai Pembina BUMD Terbaik dalam ajang TOP BUMD 2019 di Jakarta 2 Mei 2019. Penghargaan itu diteriama karena Hasto dinilai sukses memajukan badan usaha milik daerah (BUMD) di Kabupaten Kulon Progo.

Tantangan Kependudukan

Deretan prestasi dan pengalaman di genggaman Hasto kini dihadapkan dengan tantangan sektor kependudukan nasional. Salah satunya adalah disparitas kependudukan. Disparitas kependudukan tidak hanya menyangkut jumlah, tetapi juga kualitas kesejahteraan penduduk di tiap daerah.

Disparitas kependudukan mampu dicegah, salah satunya, melalui program pengendalian komposisi penduduk. Program itu perlu dibarengi dengan peningkatan mutu penduduk.

Direktur Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Maliki mengatakan, disparitas juga terjadi berkaitan dengan rata-rata usia harapan hidup penduduk. Di Yogyakarta, misalnya, rata-rata usia harapan hidup penduduknya di atas 74 tahun, sedangkan di Sulawesi Barat rata-ratanya sekitar 62 tahun. Alhasil, isu yang dihadapi tiap-tiap provinsi pun berbeda.

”Kalau provinsi lain berbicara tentang pemanfaatan usia produktif atau menciptakan lapangan pekerjaan, provinsi seperti Yogyakarta, Jawa Timur, atau Bali sudah berinovasi meningkatkan produktivitas usia lanjut,” kata Maliki dalam Seminar Nasional Hari Kependudukan Dunia Tahun 2019, sebagaimana ditulis Harian Kompas, Kamis, 11 Juli 2019.

Hamili mengatakan, dari segi unmeet need atau kebutuhan alat kontrasepsi pasangan keluarga berencana yang tidak bisa terpenuhi, disparitas juga masih terjadi. Artinya, masih banyak pasangan usia subur tidak menemukan alat kontrasepsi yang diinginkan untuk menjalankan program keluarga berencana sehingga menimbulkan disparitas antardaerah.

Terlebih prevalensi unmeet need di Indonesia bagian timur yang cenderung tinggi. ”Terutama Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur,” ucap Maliki.

Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mengatakan, sebagai Kepala BKKBN baru, terobosan Hasto harus dapat menjawab berbagai tantangan itu. Saat ini, kata Nila, pemerintah tengah mengupayakan jumlah rata-rata anak per perempuan usia subur (total fertility rate/TFR) 2,1 persen. Kini ada disparitas TFR, terendah (2,1 persen) di Jawa Timur dan Bali dan tertinggi (3,4 persen) di Nusa Tenggara Barat.

”Tugas BKKBN ialah menghitung dengan tepat komposisi penduduk kita. Tidak seperti di Jepang dan Eropa yang jumlah penduduk lanjut usianya lebih banyak, itu akan menjadi persoalan. Harapannya, penerapan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga, lebih maju,” kata Menkes Nila saat pelantikan Hasto sebagai Kepala BKKBN, Senin, 1 Juli 2019, di Auditorium BKKBN Pusat, Jakarta.

Nila berharap agar Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) terus dilanjutkan dan disinergikan secara lebih intensif oleh BKKBN di bawah kepemimpinan Hasto.

“Saya berharap agar pelaksanan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan terKeluarga (KKBPK) dapat berjalan lebih maju dan dapat dilakukan inovasi-inovasi serta terobosan baru untuk mengajak masyarakat melakukan perubahan mindset dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, menumbuhkan sense of crisis dalam menyikapi hasil sdki 2017 , penyedian data dan informasi untuk edukasi tentang kesehatan reproduksi bagi generasi muda serta memastikan semua pasangan usia subur mendapatkan informasi tentang kesehatan reproduksi dan pelayanan KB,” terang Nila.

KOMENTAR
Tags
Show More
Back to top button
Close
Close