Markas Tentara Pengawal Raja Maha Vajiralongkorn Dikepung Pendemo

Markas Tentara Pengawal Raja Maha Vajiralongkorn Dikepung Pendemo
Al Jazeera

Jakarta, SENAYANPOST.com - Ribuan pengunjuk rasa antipemerintah Thailand yang menuntut reformasi, berunjuk rasa ke barak tentara pada Ahad (29/11), untuk menentang kendali pribadi Raja Maha Vajiralongkorn atas beberapa unit militer.

Aksi ini adalah demonstrasi menentang kekuasaan raja selama berbulan-bulan aksi dimulai dan melanggar tabu silam yang melarang kritik terhadap monarki. Konstitusi Thailand mengatakan monarki harus dihormati dan hukum melarang penghinaan terhadap institusi tersebut, yang disebut hukum lese majeste.

Dikutip dari Reuters, (30/11), para pengunjuk rasa, banyak dari mereka yang membawa boneka bebek tiup yang telah menjadi maskot protes, berhenti di gerbang Resimen Infantri ke-11, bagian dari unit Pengawal Raja yang berperan dalam penindasan protes antidemokrasi pada tahun 2010.

Barisan polisi antihuru-hara memblokir pengunjuk rasa di gerbang.

"Tidak ada negara demokratis yang melihat seorang raja mengendalikan pasukan. Di negara demokratis mana pun dengan raja sebagai kepala negara, angkatan bersenjata melapor kepada pemerintah," kata Arnon Nampa, seorang pengacara hak asasi dan pemimpin aksi reformasi Thailand yang sering mengkritik monarki.

"Kami telah melihat monarki memperluas kekuasaannya. Itu sebabnya kami ada di sini hari ini," tegasnya.

Istana Kerajaan tidak berkomentar sejak protes dimulai, tetapi raja sendiri baru-baru ini mengatakan bahwa pengunjuk rasa semuanya dicintai meskipun tindakan mereka terhadapnya.

Para pengunjuk rasa menuduh monarki memungkinkan dominasi militer puluhan tahun. Ada 13 kudeta yang berhasil sejak 1932, ketika pemerintahan absolut raja berakhir.

Protes dimulai pada Juli dan awalnya menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, mantan pemimpin junta, dan meminta konstitusi baru. Demonstran telah memperluas tuntutan mereka sejak saat itu untuk membatasi kekuasaan raja.

Arnon adalah salah satu dari beberapa pemimpin protes yang menghadapi dakwaan di bawah undang-undang lese majeste karena menghina kerajaan setelah pidato yang dia buat pada demonstrasi sebelumnya.

Kementerian Luar Negeri Thailand mengatakan Thailand mematuhi aturan hukum dan hak kebebasan berbicara, tetapi harus tetap dalam batas-batas tersebut.

"Dalam setiap kasus di mana hukum dilanggar, pejabat mengambil tindakan dengan sesuai wewenang dan pada proses hukum yang sesuai tanpa diskriminasi," kata kementerian.

Perdana Menteri Prayuth menolak tuntutan mundur dan menolak tuduhan bahwa dia merekayasa pemilu tahun lalu untuk mempertahankan kekuasaan setelah menjabat pada 2014.

Video yang dibagikan di media sosial menunjukkan tentara Thailand menurunkan foto raksasa raja dan ratu di pintu masuk barak sebelum protes.