Ekonomi

Malaysia Tak Perbarui MoU, Indonesia Akan Bekukan Pengiriman TKI

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Pemerintah Indonesia mengancam akan melakukan moratorium pengiriman tenaga kerja ke Malaysia jika Kuala Lumpur tak kunjung merespons permintaan Jakarta untuk memperbarui nota kesepahaman (MoU) tentang perlindungan tenaga kerja yang sudah kadaluarsa sejak Mei 2016 lalu.

Menurut Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal, menganggap moratorium bisa memberikan kesempatan bagi pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk sama-sama memperbaiki prosedur dan standar penanganan TKI terutama dalam hal perlindungan.

“Moratorium TKI ke Malaysia mungkin saja dilakukan karena berdasarkan pengalaman kita sudah pernah melakukannya pada 2009 lalu ke Malaysia dan juga saat ini ke Timur Tengah. Asalkan time frame dan roadmap-nya jelas, moratorium sah-sah saja,” kata Iqbal di Jakarta, Kamis (5/4/2018).

“Kelemahan moratorium selama ini kan adalah hanya diterapkan tanpa road map jelas. Tapi intinya, moratorium punya tujuan ke dalam dan keluar. Keluar, sementara hentikan pengiriman TKI ke luar negeri. Ke dalam negeri bisa berikan kesempatan kami, pemerintah, memperbaiki tata kelola,” tambahnya.

Wacana penyetopan pengiriman TKI ke Malaysia kembali mencuat setelah kasus Adelina Jemirah Sau, TKI asal NTT, yang tewas pada 11 Februari lalu karena disiksa majikan.

Gagasan moratorium dipertimbangkan pemerintah karena melihat maraknya TKI yang bermasalah di Negeri Jiran itu mulai dari bekerja tanpa izin sah, terlibat kasus hukum, hingga korban penyiksaan atau eksploitasi.

Meski sejak itu Malaysia telah merespons permintaan Indonesia terkait Mou ketenagakerjaan, Iqbal mengatakan Negeri Jiran belum menunjukkan keseriusan komitmennya untuk perbarui perjanjian.

“Setelah kejadian Adelina, memang ada respons baru dari Malasyia untuk mulai membicarakan pembaruan MoU, salah satunya dengan rencana mengundang Menteri Ketenagakerjaan ke Kuala Lumpur untuk bahas rencana selanjutnya antara kedua negara,” jelasnya

“Tapi hingga saat ini saya belum dengar ada kejelasan tentang diksusi pembaruan MoU itu,” imbuhnya.

Di tempat terpisah, Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI), Hermono, juga mengamini wacana moratorium tersebut.

Menurutnya, penyetopan pengiriman sementara TKI bisa menggeretak Malaysia agar mau berbuat lebih meningkatkan standar dan prosedur perlindungannya terhadap para pekerja migran Indonesia.

“Tahun 2009 kita pernah moratorium TKI ke Malaysia juga kok. Dan setelah itu Malaysia akhirnya juga mau menandatangani MoU ketenagakerjaan dengan Indonesia,” kata Hermono dalam diksusi di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Cijantung.

“Kami harapkan dengan moratorim pemerintah Malaysia mau serius duduk bersama dengan Indonesia untuk perbarui perjanjian soal ketenagakerjaan ini,” imbuhnya.

 

KOMENTAR
Tags
Lihat selanjutnya
Close