Mahfud MD: Penyitaan Aset BLBI Jalan Terus, Nggak Pake Nego

Mahfud MD: Penyitaan Aset BLBI Jalan Terus, Nggak Pake Nego
Mahfud MD

JAKARTA, SENAYANPOST.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan negara makin tegas kepada pengemplang Badan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). 

Setelah melakukan penyitaan terhadap aset Tommy Soeharto, lanjutnya, ke depan akan ada penyitaan aset milik pengemplang BLBI lainnya.

Mahfud MD menyebutkan, pemerintah sudah memiliki skema dan siapa saja pengemplang yang akan disita asetnya.

"Nanti apa lagi dan masih banyak lah. Kita sudah punya schedule untuk itu sesuai dengan jadwal yang diberikan Presiden. Skema itu siapa dan kapan sudah kita buat," kata Mahfud, dalam konferensi pers melalui YouTube Kemenko Polhukam, Jumat (5/11/2021).

Mahfud juga menyampaikan, kini tidak akan ada lagi negosiasi untuk semua pengemplang BLBI. Mengingat semua utang itu sudah tertunda selama 22 tahun.

Baca Juga

"Ini sudah 22 tahun, tak boleh begitu lagi (nego) mari kita selesaikan sekarang tidak ada nego lagi sekarang, datang aja ke kantor. Jelaskan kalau punya bukti sudah lunas dan itu sah, ya kita nyatakan lunas," ujar Mafud.

"Tetapi kalau belum dan jaminan masih ada di kita, jangan coba-coba dijual atau disewakan atau dialihkan ke pihak lain itu tidak boleh. Nggak ada nego-nego sekarang. Masa nego terus 22 tahun!" tegasnya.

Mahfud juga membenarkan memang selama ini obligor atau debitur selalu saja menegosiasi kepada negara. Hal itulah yang menyebabkan pengembalian utang tertunda.

"Memang sudah ada catatan setiap ganti pejabat, ganti menteri ganti dirjen selalu ada upaya dari obligor dan debitur itu nego ke pemerintah, mengaku tidak punya utang ke pemerintah, ingin menghitung kembali sehingga tertunda-tunda sampai saat ini," katanya.

Ketegasan dalam penyitaan aset pengemplang BLBI bisa dilihat saat aset Tommy Soeharto disita oleh Satgas BLBI. Aset itu berada di Kawasan Industri Mandalapratama Permai, Karawang, Jawa Barat, senilai Rp 600 miliar.

Aset itu merupakan miliki perusahaan Tommy PT Timor Putra Nasional (TPN) yang dahulu dijadikan jaminan kepada negara. Terdapat 124 hektare (Ha) luas tanah yang disita dari aset PT TPN.

Sementara, outstanding nilai utang PT TPN kepada pemerintah yang ditagihkan oleh PUPN setelah ditambahkan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (10%) adalah sebesar Rp 2.612.287.348.912,95.

Mahfud Md mengatakan setelah disita, aset Tommy akan segera dibaliknamakan atas nama negara.

"Itu tanah seluas 124 hektare yang dulu dijaminkan Tommy Soeharto ke negara. Tetapi ternyata itu masih disewakan dan nyewanya ke itu-itu juga sehingga sekarang kita sita dan segera dibaliknamakan atas nama negara dan kita punya dokumennya," katanya. (Jo)