Nasional

Mahfud MD: Pemilu Harus Dinikmati Masyarakat

YOGYAKARTA, SENAYANPOST.com —  Pakar Ilmu Hukum Tata Negara Mahfud mengungkapkan, Pemilu harus menjadi pesta demokrasi. Dengan menempatkan Pemilu 2019 sebagai pesta demokrasi, maka seluruh lapisan masyarakat harus menikmatinya dengan suka cita dan menghindarkan terjadinya gesekan yang dapat berujung pada perpecahan.

Dalam  sambutan pada acara Dialog Kebangsaan dengan tema “Merawat Patriotisme, Progresifitas, dan Kemajuan Bangsa” di Stasiun Tugu, Yogyakarta, Selasa malam, Mahfud MD lebih lanjut mengatakan, pesta itu memiliki sifat yang menyenangkan.

“Kalau pesta itu menjadi horor, itu tidak bagus dan itu bukan lagi pesta,” ujarnya.

Menurut Mahfud, menjelang pelaksanaan Pemilu 2019 ini, akhir-akhir ini muncul upaya yang secara perlahan dapat membahayakan ikatan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ia kemudian menyontohkan, karena adanya Pemilu orang sudah saling mengkafirkan, karena Pemilu, orang saling tuding yang tidak benar dan lainnya.,

“Hanya karena pemilu orang saling tuding yang satu (dituding) pro asing dan satunya pro pribumi, satunya China, satunya Arab, satunya Jawa dan satunya luar Jawa,” katanya.

Mahfud mengatakan lebih lanjut, gerakan itu merupakan sesuatu yang berbahaya dan tidak perlu terjadi sebab Pemilu merupakan ajang untuk memilih pemimpin rakyat dan wakil rakyat setiap lima tahun sekali.

Kegiatan dialog kebangsaan di Stasiun Tugu merupakan episode kelima dari rangkaian Kegiatan Jelajah Kebangsaan yang sebelumnya telah berlangsung di Stasiun Merak, Gambir, Cirebon, dan Purwokerto.

Sejumlah tokoh yang dihadirkan dalam dialog itu antara lain GKR Mangkubumi, KH Malik Madani, Alissa Wahid, serta Romo Benny Susetyo.

Ada Produsen Hoax

Mahfud MD yang juga Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan itu mengungkapkan adanya produsen berita bohong (hoax). Isi berita bohong ini bertujuan untuk membuat Pemilu 2019 seolah-olah tidak kredibel di mata masyarakat.

“Produsen hoax ini selalu memunculkan berita yang salah dan meresahkan yang akhirnya akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemilu 2019,” kata Mahfud usai berbicara di depan Dialog Kebangsaan di Stasiun Tugu Yogyakarta itu.

Menurut Mahfud, produksi berita bohong itu dilakukan secara terorganisasi dan tujuannya untuk mengacau. Karena, katanya meski telah dilakukan pelurusan namun berita bohong itu terus dilontarkan kepada masyarakat.

Salah satu contohnya adalah  informasi bohong yang tetap disebarkan oleh produsen hoax di antaranya adalah informasi bahwa KPU sudah didikte atau telah menjadi alat dari kelompok politik tertentu.

“Contoh lainnya, ada informasi yang menyebutkan bahwa Cawapres Ma’ruf hanya dimanfaatkan untuk mendulang suara dan sebentar lagi akan digantikan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Padahal, menurut dia, sudah jelas bahwa sesuai Undang-Undang (UU) Pemilu penggantian calon presiden dan wakil presiden tidak diperbolehkan. Calon yang mengundurkan diri akan dihukum 5 tahun penjara disertai denda Rp50 miliar,” ujarnya.

Tidak hanya itu, menurut Mahfud, partai politik yang menarik pencalonannya diancam dengan hukuman enam tahun penjara dan denda Rp100 miliar.

“Undang undang yang ada juga melarang, 60 hari sebelum pemungutan suara tidak boleh ada penggantian, meski itu karena berhalangan tetap,” ujarnya.

Mahfud menambahkan lagi, kemudian muncul pula hoax bahwa setelah Ma’ruf Amin menjadi wapres akan digantikan oleh Ahok. “Itu tidak mungkin,” katanya. (JS)

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close