Hukum

Licinnya Nurhadi, 4 Bulan Berpindah Tempat Hindari KPK

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi berhasil dibekuk tim penyidik KPK pada Senin (1/6/2020) malam lalu. Pelarian Nurhadi harus berakhir di sebuah rumah elite di Simprug 17 Nomor 1, Jakarta Selatan.

Nurhadi menjadi buron KPK sudah hampir 4 bulan. Posisinya yang diduga selalu berpindah-pindah jadi kendala penangkapan mantan pejabat di lingkungan MA itu. Hal ini juga disampaikan Deputi Penindakan KPK, Karyoto.

“Kemudian tentang lokasi tentunya kalau orang ini hidup, moving, bergerak, dia akan cari tempat yang aman,” kata Karyoto dalam konferensi pers beberapa waktu lalu dilansir kumparan.

Nurhadi sebelumnya ditetapkan KPK sebagai DPO pada 13 Februari 2020 bersama dua tersangka lainnya, yakni menantunya Riezky Herbiyono dan Direktur Multicon Indrajaya Terminal, Hiendra Soenjoto. Semenjak ditetapkan DPO, diyakini Nurhadi mulai berpindah-pindah tempat.

14 Februari

Sebelum menjadi DPO, Nurhadi sempat dua kali dipanggil sebagai tersangka oleh KPK namun selalu mangkir. KPK pun telah mencoba mengirimkan surat panggilan secara langsung ke kediamanya di Jakarta Selatan, namun Nurhadi tak ditempat.

Dari situ, berdasarkan pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, itu menjadi alasan lembaga antirasuah melakukan upaya pencarian Nurhadi sebagai DPO. Keberadaan Nurhadi gelap, tak diketahui semenjak itu.

“Ketika yang bersangkutan jadi saksi tidak hadir. Ketika jadi tersangka, kita panggil dua kali tidak hadir. Kita datangi ke rumahnya, kosong. Sesuai peraturan perundang-undangan kita kemudian melakukan upaya-upaya paksa dengan DPO,” papar Alex.

18 Februari

Diretur Eksekutif Lokataru, Haris Azhar, menyebut ada dugaan Nurhadi mendapatkan golden protection dari sejumlah pihak di sebuah apartemen mewah. Namun ia tak merinci lokasi dan siapa pihak yang coba lindungi Nurhadi.

Di tanggal yang sama, Haris juga membawa seorang pelapor atau whistleblower terkait kasus Nurhadi ke KPK. Diyakini, pelapor itu membawa sejumlah informasi terkait kasus Nurhadi.

19 Februari

Selain informasi dari Haris, Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman juga menyampaikan dugaan lokasi di mana Nurhadi bersembunyi. Ada tiga lokasi yang langsung disebutkan oleh Boyamin.

Pertama, Boyamin menduga Nurhadi ada di sebuah apartemen di SCBD di Jakarta Selatan. Sama dengan Haris, Boyamin mendapat informasi bahwa Nurhadi mendapatkan golden protection.

Kedua, di lokasi sebuah villa di Gadog, Puncak, Bogor. Villa tersebut diyakini milik Nurhadi sebab MAKI pun mendapatkan sejumlah dokumen dan foto villa tersebut dari informannya.

Ketiga, di kawasan Patal Senayan. Ini merupakan salah satu kediaman milik Nurhadi.

“Kalau ini aku belum yakin apakah di situ. Setidaknya, KPK bisa menelusuri 3 tempat tersebut,” kata Boyamin saat itu.

Di hari yang sama, KPK menyarakan bahwa pihaknya telah mencari dan menggeledah tiga tempat terkait keberadaan Nurhadi di Jakarta. Namun, juru bicara KPK Ali Fikri saat itu tak merinci di mana saja lokasi yang sudah digeledah itu.

“Penyidik pasti menelusuri itu bahkan tidak hanya 1 tempat. Tiga bahkan lebih dari 3 tempat. Kalau informasi yang di Jakarta, itu hanya salah satunya,” ujar dia.

25 Februari

Selain mencari di Jakarta, KPK bergerak cepat dengan mencari Nurhadi di sejumlah tempat. KPK memburu Nurhadi hingga Surabaya. Di sana, KPK menggeledah salah satu lokasi yakni kantor pengacara Rahmat Santoso. Rahmat Santoso merupakan adik ipar Nurhadi.

Dari lokasi Nurhadi belum ditemukan, namun KPK mengamankan sejumlah barang bukti terkait dengan perkara.

26 Februari

Sehari berselang, KPK kembali melakukan penggeledahan dan pencarian Nurhadi di ujung timur Jawa. KPK menyambangi kediaman mertua Nurhadi di Tulungagung. Selain itu operasi oleh tim lainnya dilakukan di rumah adik ipar Nurhadi di Surabaya.

Hasil dari pencarian itu, masih nihil. Nurhadi tak ditemukan. KPK kemudian menyebarkan salinan daftar pencarian orang dengan foto para tersangka di kawasan tersebut.

27 Februari

Tim penyidik kemudian melakukan pencarian lagi di Jakarta. Kali ini di sebuah kantor di kawasan Senopati, Jakarta Selatan. Dalam pencarian itu, Nurhadi masih belum ditemukan. Adapun sejumlah barang bukti berhasil diamankan oleh tim penyidik.

“Adapun keberadaan para DPO, tidak ditemukan,” kata Ali.

9 Maret

KPK melakukan penggeledahan di sebuah villa di kawasan Gadong, Puncak, Bogor. Villa ini sebelumnya juga sempat diinformasikan oleh MAKI yang diduga menjadi tempat persembunyian Nurhadi.

Ali Fikri mengatakan, dalam penggeledahan itu ditemukan sejumlah aset diduga milik Nurhadi mulai dari belasan moge dan empat mobil mewah. Namun, Nurhadi tak ditemukan.

13 Maret

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyatakan selama pencarian, KPK telah menelusuri jejak Nurhadi ke 13 titik. Namun hasilnya masih nihil. Ia tak merinci di mana saja titik-titik tersebut.

“Kami telah melakukan pencarian pada 13 titik sampai saat ini, 13 titik yang diindikasikan merupakan tempat itu belum mendapatkan hasil,” kata Ghufron.

Semenjak ini, kabar keberadaan Nurhadi makin tidak terdengar. Hingga pada 5 Mei, Indonesian Police Watch (IPW) memberikan informasi Nurhadi terlacak melaksanakan salat Duha di sejumlah titik.

5 Mei

Ketua IPW Neta S Pane mengemukakan informasi bahwa Nurhadi kerap menjalani salat duha di sejumlah titik, namun ia tak merinci lokasinya. Neta menyampaikan bahwa KPK dan Polri sempat mengendus keberadaan Nurhadi. Namun masih gagal menangkapnya.

“Sumber Indonesia Police Watch (IPW) menyebutkan, KPK dibantu Polri terus berupaya menangkap Nurhadi. Mantan Sekjen MA itu selalu berpindah-pindah mesjid saat melakukan salat duha. Setidaknya sudah ada lima mesjid yang terus dipantau,” ucap Neta.

Terkait ini, KPK menyatakan akan mendalami setiap informasi yang disampaikan oleh publik.

8 Mei

Informasi lainnya kembali diungkapkan oleh MAKI terkait keberadaan Nurhadi. Boyamin Saiman menyampaikan bahwa ada dua lokasi money changer yang kerap didatangi orang kepercayaan Nurhadi untuk menukarkan uang dolar. Bahkan, lokasinya ada di Jakarta.

“Minggu kemarin informasi masuk adalah tempat NH biasa menukarkan uang dolar ke rupiah, dua tempat money changer di Cikini dan Mampang,” kata Boyamin.

“Biasanya tiap Minggu menukarkan uang Rp 2 M untuk kebutuhan sehari-hari dan gaji buruh bangunan serta gaji para pengawal,” sambung Boyamin.

1 Juni

Semua pencarian tersebut nyatanya berbuah hasil pada 1 Juni 2020, tepat dengan hari lahirnya Pancasila. Dipimpin penyidik senior KPK, Novel Baswedan, Nurhadi ditangkap di sebuah rumah mewah yang ia kontrak di Simprug, Jakarta Selatan. Nurhadi diamankan bersama menantunya Riezky Herbiyono. Sementara, Hiendra masih buron.

Ada cerita di balik penangkapan ini, bermula dari Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango yang memanggil sejumlah penyidik senior untuk tangkap Nurhadi dan Harun Masiku. Tak lama mereka berhasil tangkap Nurhadi.

Selain Novel, penyidik yang dipanggil adalah Ambarita Damanik, Rizka Anung Nata, dan beberapa penyidik lainnya pada Jumat, 29 Mei 2020.

“Saya memang berinisiatif memanggil tim satgas penyidikan pada hari Jumat siang tanggal 29 Mei lalu,” kata Nawawi.

Sulitnya penangkapan Nurhadi ini diduga karena ia sering berpindah-pindah. Hal itu juga diyakini oleh Boyamin Saiman yang menyebut Nurhadi licin ditambah memiliki uang yang banyak.

“Karena Nurhadi licik, uangnya banyak,” kata dia, Jumat (5/6).

Kini Nurhadi dan menantunya tengah menjalani proses hukum di lembaga antirasuah. Selain pidana pokok, KPK juga membuka peluang mengusut adanya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan upaya obstruction of justice terhadap sejumlah pihak yang diduga menyembunyikan Nurhadi selama pelarian.

Latar Belakang Perkara

Dalam perkaranya, Nurhadi diduga menerima suap Rp 33,1 miliar dari Hiendra melalui Rezky. Suap itu diduga untuk memenangkan Hiendra dalam perkara perdata kepemilikan saham PT MIT yang berperkara di MA.

Nurhadi melalui Rezky juga diduga menerima janji 9 lembar cek dari Hiendra terkait perkara PK di MA. Namun diminta kembali oleh Hiendra karena perkaranya kalah dalam persidangan.

Sementara dalam kasus gratifikasi, Nurhadi diduga menerima Rp 12,9 miliar selama kurun waktu Oktober 2014 sampai Agustus 2016. Uang itu untuk pengurusan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA, serta Permohonan Perwalian.

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close