Politik

LBH Lasmura: Putusan PTUN Tak Pengaruhi Hanura OSO

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Sekretaris Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Hanura, Bachtiar Effendi Sitinjak menegaskan jika putusan sela PTUN yang menetapkan menunda pelaksanaan SK Menteri Hukum No. M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tertanggal 17Januari 2018 tentang Restrukturisasi, Reposisi, dan Revitalisasi Pengurus DPP Partai Hanura masa bakti 2015 – 2020 tidak ada pengaruhnya sama sekali dengan Partai Hanura.

“Bagi rekan rekan kader yang ikut bakal calon anggota legislatif (bacaleg) tidak perlu kawatir sebab tidak ada pengaruhnya sama sekali dengan putusan sela yang dikeluarkan saat ini;” kata Bachtiar Sitinjak di Jakarta, Selasa (19/3/2018).

Sehingga tidak ada putusan yang bisa dieksekusi selain putusan yang sudah inkracht melalui putusan hakim. Menteri Hukum dan HAM pun tidak bisa membatalkan SK baru tersebut, hanya putusan hakim yang bisa membatalkannya.

“Sampai saat ini kepengurusan defenitif yang masih sah adalah Ketum OSO dan Sekjen Herry Lontung Siregar. Belum ada keputusan tetap dari pengadilan yang membatalkan SK Kepengurusan Ketum OSO & Sekjen Herry Lontung Siregar . Jadi kepengurusan DPD & DPC Hanura yang saat inipun, masih sah berlaku,” ujarnya.

Karena itu Ketua Lembaga Bantuan Hukum Laskar Muda Hanura (Lasmura) itu mengharapkan para kader dapat saling memberikan pemahaman kepada kader lainnya agar tidak terjadi simpang siur berita yang tak jelas terkait putusan sela PTUN tersebut.

Dia meminta kepada seluruh kader tetap tenang dan bekerja seperti biasa. Karena yang digugat oleh kubu Ambara adalah Menteri Hukum dan HAM. Object gugatan nya adalah SK Menteri Hukum No. M.HH-01.AH.11 01.

Saat ini, perkara gugatan tetap berlanjut ke proses pemeriksaan materi perkara, dimana justru materi perkaralah yang menjadi substansi dari gugatan. “Substansinya di materi perkara. Di sini kita akan beberkan data dan fakta yang sebenarnya tentang gugatan mereka,” kata dia.

Sebelumnya, Majelis hakim PTUN memutuskan mengabulkan permintaan Hanura Kubu Daryatmo-Sudding melalui kuasa hukumnya Wakil Ketua Umum bidang Hukum DPP Hanura Adi Warman dan kuasa hukum Ahmad Yani terkait Permohonan Penundaan SK Kemenkuham nomor M.HH-01.AH.11.01 tahun 2018 yang dimilik OSO (Oesman Sapta Odang). (JS)

KOMENTAR
Tags
Lihat selanjutnya
Close