Politik

Larangan Napi Koruptor Nyaleg, Ketua DPD Golkar Jabar: Saya Dukung Itu

BANDUNG, SENAYANPOST.com – DPD Partai Golkar Jawa Barat mendukung diberlakukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melarang mantan narapidana kasus korupsi mencalonkan sebagai anggota legislatif.

“Mantap, saya dukung larangan itu,” kata Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi, dalam siaran pers yang diterima di Purwakarta, Selasa (3/7/2018).

Walaupun kita ketahui secara aspek formal perundangan tidak ada larangan, lanjutnya, tetapi secara sosio-politik itu memang tidak pantas.

Ia mengatakan, secara aturan perundang-undangan tidak ada larangan bagi bekas narapidana kasus korupsi untuk maju pada Pemilu Legislatif 2019.

Tetapi, ia melihat suasana kebatinan rakyat akan tercederai saat mereka yang tercatat bekas narapidana korupsi diperbolehkan mengikuti kontestasi politik.

Dalam pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 ayat (1) huruf h mensyaratkan hal tersebut. Calon anggota legislatif harus bukan mantan terpidana narkoba, kejahatan seksual anak atau korupsi.

Ia menilai peraturan tersebut membawa angin segar bagi perkembangan demokrasi Indonesia yang lebih berintegritas.

“Larangan ini memiliki implikasi positif. Di masa depan akan lahir anggota parlemen yang berkualifikasi baik di mata masyarakat. Khususnya di hadapan konstituennya,” katanya lagi.

Selain itu, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga parlemen juga dinilai akan meningkat. Sedangkan saat ini diakuinya, lembaga wakil rakyat berada pada titik nadir soal kepercayaan publik.

KOMENTAR
Tags
Show More
Close