Laporan Pertanggungjawaban APBN 2019 Menjadi Undang-Undang Disetujui DPR

Laporan Pertanggungjawaban APBN 2019 Menjadi Undang-Undang Disetujui DPR
Rapat paripurna DPR (foto merdeka.com)

JAKARTA, SENAYANPOST.com - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan (P2) APBN Tahun Anggaran 2019 menjadi Undang-Undang P2 APBN 2019 disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kesepakatan itu diambil dalam rapat paripurna DPR RI ke-5 masa persidangan I tahun sidang 2020-2021.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengaku senang di tengah situasi pandemi Covid-19 pemerintah dan DPR dapat menyelesaikan pembahasan RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 2019 dengan lancar, produktif, dan dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang dimandatkan oleh undang-undang.

Atas nama pemerintah, dirinya juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan dan anggota DPR RI atas dukungan dan kerjasama yang baik. Sehingga seluruh proses pembahasan RUU APBN tahun 2019 dapat dilaksanakan dan diakhiri dengan persetujuan DPR menjadi Undang-Undang P2 APBN tahun anggaran 2019.

"Dengan disetujuinya pengesahan RUU ini menjadi undang-undang maka selesailah rangkaian siklus pengelolaan APBN tahun anggaran 2019," kata Menteri Sri Mulyani saat memberikan pernyataan di Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Selasa (15/9).

Bendahara Negara ini menambahkan, pemerintah akan terus berupaya menjaga dan mempertahankan pengelolaan APBN secara baik sesuai dengan undang-undang dan tata kelola yang baik. Pemerintah juga berkomitmen melaksanakan seluruh temuan BPK dan melaksanakan rekomendasi DPR secara proaktif dan akuntabel di dalam rangka terus memperbaiki sistem.

"Kemudian di dalam rangka terus menggunakan APBN sebagai instrumen pelaksanaan bernegara di dalam rangka mendukung visi Indonesia 2045 melakukan pengelolaan APBN secara transparan profesional dan baik hal ini juga diikuti dengan perbaikan birokrasi dari sisi instrumen APBN," tandas dia.