Nasional

Lantik Komjen Iriawan, Nasdem: Mendagri Langgar 3 Undang-undang

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Partai Nasdem mengungkapkan, dilantiknya Komjen Pol Mochammad Iriawan menjadi Pj Gubernur Jawa Barat melanggar beberapa aturan perundang-undangan.

“Dilantiknya jenderal polisi aktif sebagai penjabat gubernur, paling tidak ada tiga undang-undang yang dilanggar,” kata Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem Luthfi Andi Mutty, dalam pernyataan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin (18/6/2018).

Anggota Komisi II DPR RI yang membidangi Pemerintahan Dalam Negeri ini menjelaskan, paling tidak ada tiga undang-undang yang dilanggar.

Pertama, UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Polri. Pada pasal 28 ayat 3 menyebutkan, bahwa anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar Kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas Kepolisian.

Penjelasan pasal tersebut menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan jabatan di luar Kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan Kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri.

“Jika ditafsirkan secara a contrario, ketentuan itu berarti seorang anggota Polri yang masih aktif dilarang menduduki jabatan di luar Kepolisian,” katanya.

Kedua, UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Pada pasal 210 ayat 10 mengatur, bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, diangkat penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai pelantikan gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketiga, Luthfi Andi Mutty mempertanyakan, apa yang dimaksud dengan jabatan pimpinan tinggi madya. Menurut dia, dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara (ASN) menyebutkan, bahwa jabatan pimpinan tinggi madya merupakan salah satu jabatan dalam rumpun ASN yang terdiri dari PNS dan PPPK.

Prajurit TNI dan anggota Polri, kata dia, pada dasarnya dapat menduduki jabatan pimpinan tinggi madya, tapi berdasarkan ketentuan pasal 104 ayat 2 UU Nomor 5 Tahun 2015 menentukan bahwa jabatan pimpinan tinggi dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri setelah mengundurkan diri dari dinas aktif, apabila dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan melalui proses secara terbuka dan kompetitif. (JS)

KOMENTAR
Tags
Lihat selanjutnya
Close