Opini

Kupanggil Dia, Bapa Raja

Oleh Trias Kuncahyono

“Bung, politik itu luwes.”

Begitu kata Bapa Raja, suatu hari. Sudah lama sebutan “Bapa Raja” tak saya ucapkan, karena memang sudah lama tak bertemu dan berkomunikasi dengannya. Tak saya duga, Bapa Raja kirim pesan lewat WA. Sebuah pesan yang sangat menyenangkan. Dan, saat itu pula, ingatlah saya akan pendapatnya tentang politik dalam sebuah obrolan sore sambil ngopi di kamar kerjanya.

Tetapi, jangan pernah bertanya, mengapa saya memanggilnya “Bapa Raja.” Sejak kapan? Tidak tahu. Lupa. Yang pasti, saya senang memanggilnya dengan sebutan “Bapa Raja” dan dia juga senang saya panggil “Bapa Raja.” Pikiran yang senang adalah berkah terbesar yang bisa dinikmati manusia di dunia ini, meminjam ucapan Joseph Addison (1672-1719) seorang penyair dari Inggris.

Memang, saya hanya pernah dengar bisik-bisik bahwa di kampung halamannya di Indonesia bagian Timur sana, dia memang dari keluarga raja. Benarkah? Lagi-lagi, saya tidak tahu.

Tentang politik itu luwes, Bapa Raja mengatakan, politik bisa bersanding dengan apa saja dan siapa saja. Hasil dan manfaat dari politik tergantung dari dengan siapa politik itu berpasangan atau dipasangkan. Politik bisa membuat seseorang tampil dewasa, menjadi sosok yang bijak, dan bersedia mengorbankan hidupnya untuk kesejahteraan bersama.

Namun, pada saat yang bersamaan, politik juga bisa melemparkan orang ke lembah paling dalam yang membuatnya menjadi orang yang berideologi sempit, berkacamata kuda, fundamendalis, radikalis, ekstremis, mengutamakan kepentingan diri sendiri, golongannya, kelompoknya, atau partainya sendiri. Padahal, menurut David Runciman (2014) seorang ilmuwan politik, kontrol terhadap kekerasan ada di jantung politik.

Dalam rumus politik kaum Machiavellian, rakyat yang semestinya diperjuangkan untuk menikmati kesejahteraan, kemakmuran justru diposisikan sebagai obyek. Obyek kebohongan. Ada semacam pemahaman umum bahwa politisi di hadapan rakyat memiliki sekurang-kurangnya dua wajah. Ketika sedang mencari dukungan di saat pilkada, maka wajah manis yang akan ditampilkan, agar mendapat simpati. Bila sudah terpilih, lalu menutup wajah agat tak dilihat rakyat.

Padahal kan seharusnya, politik itu bertujuan untuk menciptakan bonum commune, kemaslahatan bersama. Tetapi, ibarat kata, Bung, dalam politik itu apa yang kelihatannya seperti garis lurus ternyata garis bengkok. Apa yang kelihatannya mudah dimengerti ternyata berbelit-belit penuh dengan distorsi. Bahkan setiap penjelasan yang diberikan selalu mengganggu ketenangan.

Bahkan, sekarang ini lebih gila, Bung—sebenarnya sih sudah dari dulu—politik berduet dengan penderitaan, setelah beberapa waktu lalu berpasangan dengan agama atau dipasangkan dengan agama.

Kita sudah menyaksikan betapa dahsyat daya rusaknya ketika politik dipasangkan dengan agama. Di sana terjadi “penyalahgunaan nama Tuhan untuk membenarkan kekerasan yang tidak masuk akal atas orang-orang yang tidak berdosa.” Bukannya politik menjadi adem, sejuk, nyaman, aman, dan damai.

Ketika politik berpasangan dengan agama yang terjadi adalah penuh dengan kemunafikan, dusta, fitnah, kebohongan, permusuhan, manipulasi kata dan juga data. Padahal, seharusnya dalam berpolitik setia berpegang teguh pada patokan nilai moral dan etika. Tidak cuma itu, para politisi juga harus mampu mendahulukan prinsip keadilan sosial dan solidaritas, terutama bagi mereka anggota masyarakat yang masih tertinggal.

Ambisi politik yang berlebihan, sudah terbukti sejak zaman dulu, selalu membutakan mata dan hati. Hal semacam itu, menyebabkan negara seperti dalam kondisi sakratul maut. Sebab, orang berpolitik hanya berpikir secara pragmatis: Saya (kami) dapat apa, kapan, dan bagaimana seperti yang dirumuskan oleh Harold D Lasswell, ilmuwan politik AS.

Akhirnya, orang semacam itu akan tega seperti Brutus yang membunuh Caesar, dengan menusuknya dari belakang. Dalam rumusan Lord Palmerston, tidak ada kawan dan lawan yang abadi, yang ada adalah kepentingan.

Itulah gambaran politikus yang berjiwa pengkhianat. Dia, politikus semacam itu, tidak segan-segan, tega mengkhianati orang yang telah menyelamatkan, yang telah menariknya dari gulungan ombak. Bahkan, orang yang pernah mengangkatnya sehingga menduduki jabatan penting, jabatan tinggi dalam panggung politik.

Memanfaatkan penderitaan rakyat juga termasuk mengkhianati mission sacre berpolitik. Ini yang lebih tidak beretika dan bermoral lagi. Penderitaan rakyat digunakan sebagai modal untuk mencari tidak hanya popularitas, melainkan juga kekuasaan dengan berbagai cara di zaman teknologi komunikasi yang demikian maju ini, dan di zaman kebebasan yang dianggapnya serba bebas ini.

Memang, etika ambisi telah menutup mata dan hatinya, maka akan dengan mudah menghalalkan segala cara. Di sini, virtues, nilai-nilai moral sudah dibuang jauh-jauh. Padahal, sejatinya urusan politik adalah urusal moral. Karena itu, dalam politik muncul istilah-istilah yang berkaitan dengan moral, seperti kesetiaan dan dedikasi atau pengkhianatan.

“Bukankah kalau memanfaatkan derita rakyat untuk tujuan politik, itu tidak bermoral, Bung?” kata Bapa Raja penuh semangat seperti biasanya.

Sekarang ini, ada yang memanfaatkan derita rakyat karena pandemi Covid-19 untuk kepentingan politiknya, untuk mendongkrat rating namanya dalam percaturan politik nasional. Langkah itu dilakukan dengan membuat berbagai kebijakan-kebijakan yang bernada kontroversial seakan-akan pro-rakyat, seakan-akan populis, dengan menentang pemerintah pusat yang sudah pontang-panting melawan dan memutus mata rantai penyebaran pandemi Covid-19.

Padahal, ada kata-kata bijak yang menyatakan, “di mana kebohongan publik semakin diterus-teruskan, maka di situ pula citra kepribadian seseorang akan makin terperosok.” Memang, ada yang sungguh-sungguh berjuang dengan segala macam kreativitasnya, kebijakannya, usahanya untuk memotong rantai penularan pandemi Covid-19; untuk melindungi rakyatnya; dan tetap berusaha menyejahterakan rakyatnya di tengah derita ini.

Dulu, ketika politik dijodohkan dengan agama, kebohongan disebar dan dikomunikasikan dengan argumen yang mengacu pada kebenaran. Kini, dusta dan manipulasi dilakukan tanpa peduli dengan yang namanya nilai-nilai etika dan moral.

Bagi mereka, yang penting bagaimana membangun citra demi rumah kekuasaan. Pandemi Covid-19 belum selesai dibasmi, rakyat masih sengsara sudah ada orang yang mengincar peluang untuk menjadi presiden pada tahun 2024. Sebuah tindakan yang orang Jawa bilang nggege mangsa, mendahului kehendak.

Peribahasa ini berangkat dari kepercayaan bahwa terwujudnya suatu peristiwa atau tercapainya cita-cita (kehendak) sangat dipengaruhi oleh bermacam-macam faktor, terutama mengenai ada tidaknya izin atau perkenan dari Tuhan Yang Maha Esa. Terwujudnya keinginan tersebut sering dimaknai dan diungkapkan dalam perhitungan waktu, seperti “wis titi wancine” (waktunya sudah sampai).

Peribahasa ini juga menasihati agar orang bersabar dan tidak terburu-buru dalam mencapai cita-citanya. Dengan kata lain, jangan menuruti hawa nafsu belaka, harus mampu mengendalikan diri. Bila keinginan tidak terkendali, orang bisa terperosok pada tindakan negatif asal tujuan atau keinginannya tercapai, menghalalkan segala cara.

Untuk menghindar dari hal tersebut, maka dalam berusaha perlu diseimbangkan antara semangat dengan sikap pasrah, yang dilandasi sikap hidup samadya (sedang, sewajarnya) dan tidak tampak ngaya (terlalu memaksa diri).

Agar dapat terhindar dari sikap nggege mangsa (terburu nafsu dalam mencapai sesuatu), dibutuhkan kejernihan dalam berpikir, kedewasaan, dan kemampuan untuk mengarahkan tindakan demi tujuan akhir. Yakni, mencari kehendak Tuhan sembari tetap memperhatikan kepentingan orang lain. Sebab segala macam keinginan manusia akan dikabulkan oleh Tuhan, asalkan kita memohon dengan sungguh-sungguh dan berusaha keras untuk mewujudkannya.

Bung, sebenarnya, semua itu merupakan cerminan dari nafsu serakah manusia, serakah akan kekuasaan. Itu bagaikan kepala naga ketujuh dalam tamsil Kitab Wahyu. Kekuasaan, sesuatu yang perlu tetapi telah menjerat dan membusukkan manusia.

Mungkin karena itu, Bung, seorang teolog Protestan dari AS, Reinhold Niebuhr (1892-1971) pernah mengatakan, the sad duty of politics is to establish justice in a sinful world. Berat, memang. Bagaimana mungkin ada keadilan di dunia yang berdosa.

Tetapi, walaupun dunia itu berdosa dan berlumuran darah, namun harus tetap dicatat Bung, bahwa politik bukan hanya usaha untuk menumpuk kekuasaan bagi diri sendiri atau kelompoknya. Politik harus terus bergumul atau mungkin rumusannya politik adalah pergumulan—untuk mengambarkan tidak sekadar pertarungan—untuk mendatangkan, mewujudkan keadilan.

Pemikir filsafat Perancis kelahiran Aljazair, Jacques Rancière mengatakan la politique—manière de les conduire, politik adalah cara mengarahkan mereka; mengarahkan untuk memasuki masyarakat yang sejahtera. Dalam bahasa Václav Havel (1936-2011), seorang penyair, pembangkang politik yang kemudian menjadi presiden Cekoslovakia (1989-1992) lalu presiden Republik Cek (1993-2003), politik adalah sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab yang dinyatakan untuk tujuan yang lebih tinggi.

Nah, urusan tangung jawab itu seringkali dialpakan. Padahal, tindakan untuk tujuan yang lebih tinggi tersebut ditujukan pada “keseluruhan” dan bagi “keseluruhan” juga; bukan hanya bagi diri sendiri, keluarga, kelompok, para pendukungnya, dan partainya saja! Karena itu, Václav Havel juga mengaitkan politik sebagai “panggilan moral.”

“Ah, kalau yang ini, soal moral dan juga etika, rasanya berat, Bung,” kata Bapa Raja lalu menawarkan untuk tambah kopi. Sambil menuang kopi ke cangkir, Bapa Raja berkata, “Bung, mungkin mereka lupa bahwa dunia ini gunung, segala yang mereka kerjakan menggema kembali kepada mereka.”

“Tumben mengutip Jalaluddin Rumi, biasanya Bapa Raja lebih suka menyitir yang dikatakan Cicero atau Horatius, atau Seneca, para filsuf zaman Romawi,” komentar saya.

“Sekali-kali, boleh kan, Bung. Politik kan luwes,” katanya sambil tertawa. ***

https://triaskun.id/2020/05/23/kupanggil-dia-bapa-raja/

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close