Catatan dari Senayan

Kuasai Lahan 340 Ribu Hektare Seperti Masih di Zaman Raja-Raja

ADA dua isu menarik yang muncul mengalir dalam Debat Kedua Capres Minggu (17/2/2019). Pertama isu penguasaan lahan superluas oleh Capres nomor 02 Prabowo Subianto masing-masing di Kalimantan Timur seluas 220 ribu hektare di Kalimantan Timur dan 120 ribu hektare di Aceh. Isu kedua tentang tidak pahamnya Prabowo Subianto terhadap perkembangan perekonomian mutakhir berbasis teknologi berskala besar, Unicorn.

Isu pertama sangat mencengangkan khalayak. Di mata orang awam bisa membayangkan tanah seluas itu dikuasai hanya oleh seorang, konon lebih luas dari empat provinsi DKI Jakarta, atau kalau di kawasan tertentu di Eropa luasan itu bisa melebihi luas wilayah satu atau dua negara. Adanya penguasaan lahan model itu seolah kita masih berada di zaman raja-raja. Isu kedua juga mengherankan, tapi sebatas pada kalangan yang relatif terbatas.

Muncul kemudian pro kontra. Pihak pendukung pasangan calon nomor 01 tentu paling di depan mencemooh kondisi itu. Mereka beralasan bahwa selama ini Prabowo paling lantang mengutip bunyi pasal 33 UUD 1945 yang substansinya bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kenyataannya kok seperti itu.

Prabowo juga yang selalu menyebut hanya satu persen warga negara Indonesia yang menguasai kekayaan di Indonesia, lebih besar 99 persen lainnya tergolong miskin. Ini didengang-dengungkan di setiap kesempatan berbicara di muka publik, terlebih di masa kampanye ini. Dari pernyataan dan kenyataan yang bertolak belakang ini di mata pendukung paslon 01, Prabowo dianggap sebagai pecundang.

Alasan subyektif Prabowo tentang penguasan lahan seluas itu pun diucapkan spontan dan cukup sederhana, “Daripada dikuasai asing kan lebih baik saya kelola sendiri.” Lalu dalih ini yang dijadikan dasar pembelaan para pendukung paslon 02 terhadap capres dambaan mereka dan Prabowo dianggap sebagai pahlawan. Di samping juga muncul alasan lain, bahwa lahan yang di Aceh seluas 220 ribu hektare itu digunakan para eks kombatan GAM.

Alasan lainnya, itu tanah hak guna usaha (HGU), bukan hak milik, jadi hanya penguasaan, bukan milik. Lahan itu tetap milik negara dan sewaktu-waktu bisa diambil kembali oleh negara.

Tarlepas dari apa pun dasar yang digunakan sebagai pijakan, baik yang kontra maupun yang pro terhadap penguasaan lahan yang luar biasa luasnya itu, pertanyaan awam muncul, bagaimana dulu proses beralihnya kuasa lahan seluas itu dari negara ke seseorang. Kalaupun melalui mekanisme yang legal-prosedural, berapa besar dana yang dikeluarkan oleh seorang Prabowo untuk peralihan kuasa lahan seluas itu?

Pertanyaan berikutnya, bagaimana regulasi tentang pendistribusian lahan di Indonesia sesuai ketentuan undang-undang sampai saat ini, jika tidak jelas berapa batasan luas lahan yang dapat dikuasai suatu badan hukum, apakah itu atas nama pribadi atau korporasi? Bagaimana kaitannya dengan land reform pada masa lalu atau “reforma agraria” yang kini tengah digagas pemerintah? Keduanya sama-sama menimbulkan kesan bahwa negara belum mampu melaksanakan pesan keadilan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi kita.

Masih ada sejumlah pertanyaan awam lainnya. Di antaranya, sudah seberapa banyak kontribusi yang diberikan Prabowo kepada negara atas lahan seluas itu? Berapa besar pajak yang dibayarkan Prabowo kepada negara untuk setiap tahunnya? Apakah penguasaan lahan itu ada kaitan dengan kedekatan Prabowo saat menjadi menantu Presiden Soeharto dulu?

Wajar muncul juga pertanyaan dan bayangan orang awam, jangan-jangan penguasaan lahan seluas itu tidak hanya dilakukan oleh Prabowo Subianto. Bisa jadi banyak “Prabowo” lain yang menjadi tuan-tuan tanah besar di Republik ini. Ini pekerjaan besar negara untuk menjawab pesan keadilan sekaligus juga oleh siapa pun yang bertanggung jawab terhadap masa depan bangsa.

Lalu kita patut berterima kasih kepada Capres Joko Widodo yang mungkin dengan berat hati mengungkap soal itu. Terlepas kemudian pengungkapan itu dinilai sebagai pelanggaran aturan main Debat Capres, tapi Anda telah membuat kita, rakyat Indonesia, lebih melek terhadap centang perenangnya kondisi pertanahan di Tanah Air tercinta ini.

Salam.

KOMENTAR
Tags
Show More
Close