Hukum

Kuasa Hukum: Tak Ada Kerugian Negara dalam Perkara BP Migas-PT TPPI

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Kuasa Hukum Raden Priyono dalam perkara BP Migas-PT TPPI menyebut tidak ada kerugian negara yang terjadi sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Dalam membacakan eksepsinya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Senin (24/2/2020) Tumpal H. Hutabarat, Kuasa Hukum Raden Priyono menyebut dalam perkara BP Migas-TPPI ini yang ada adalah utang piutang dalam hubungan keperdataan, bukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Dalam dakwaaannya Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa akibat penunjukan PT TPPI oleh BP Migas sebagai penjual kondensat bagian tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar USD 2,716,859,655,37 37 (dua miliar tujuh ratus enam belas juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh lima dollar Amerika tiga puluh tujuh sen).

Namun di sisi lain dalam dakwaan Penuntut Umum jugamenyatakan bahwa PT. TPPI telah menyetorkan kepada negara c/q BP MIGAS melalui rekening Kementerian Keuangan di Bank Indonesia Nomor 600.000.411 sebesar USD2,588,285,650,.

“Dengan adanya setoran TPPI ke negara tersebut membuktikan Penuntut Umum telah salah dalam melakukan perhitungan potensi kerugian negara dalam surat dakwaan nya. Dakwaannya yang demikan dikualifikasi sebagai dakwaan yang tidak cermat, tidak lengkap dan tidak jelas sebagaimana dimaksud Pasal 143 ayat. (2) huruf b KUHAP danseharusnya dakwaan tersebut batal demi hukum,” kata Tumpal Hutabarat dalam keterangan tertulis, Selasa (25/2/2020).

Diakui oleh Kuasa Hukum, memang masih ada kekurangan pembayaran, namun kekurangan pembayaran sebesar sebesar USD 128,574,004,46 (seratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu dollar Amerika empat puluh enam sen) hal tersebut bukan merupakan kerugian negara melainkan piutang negara c/q. BP Migas terhadap PT TPPI, dimana piutang tersebut hingga saat ini masih diakui dan tercatat di BP Migas (sekarang SKK Migas).

Piutang tersebut telah dibuat akta pengakuan utang di hadapan Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, yang dituangkan dalam akta Notaris Nomor: 1001 tanggal 15 Juni 2011 dan akta Jaminan Fidusia No. W7-1084.AH.05.02.TH.2011/Ptanggal 28 Juni 2011 serta diperkuat dengan Putusan Pengadilan Niaga Nomor :47/PKPU/2012/PN.Niaga.JKT.PST Jo 60/PAILIT/2012 PN.Niaga.JKT.PST tanggal 26 Desember 2012.

“Oleh karenannya piutang tersebut merupakan hubungan keperdataan antara BP MIGASdengan PT. TPPI bukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan PenuntutUmum,” lanjut Tumpal Hutabarat.

Hasil Rapat di Istana

Kuasa hukum sebelumnya menguraikan asal mula timbulnya Kasus kondensat BP Migas–TPPI.

Berawal dari adanya Rapat di Istana Wapres pada tanggal 21 Mei 2008, dengan agenda Pengembangan Pusat Industri Petrokimia Tuban, dengan tujuan adalah khusus tentang pemanfaatan kapasitas produksi dan optimalisasi peran TPPI dalam penyediaansuplai BBM untuk kawasan Jawa Timur.

Rapat dipimpin Wapres Jusuf Kalla, dihadiri antara lain oleh Menteri ESDM, Dirjen Anggaran, Dirjen Kekayaan Negara mewakili Menteri Keuangan RI, Dirut Pertamina, dan Kepala BPH Migas (bukan BP Migas).

Tujuan dilaksanaannya rapat untuk membahas tentang permasalahan sektor migas, khususnya industri Hilir Migas.

Latar belakang dilaksanakannya rapat bahwa PT. TPPI suatu perusahaan yang bergerakdi bidang migas yang sahamnya mayoritas dikuasai oleh Pertamina dan Pemerintah RI (60%), pada saat itu TPPI berhenti berproduksi karena harga outputnya lebih rendah dari harga inputnya.

Di dalam rapat itu Menteri ESDM dan Kepala BPH Migas sepakat menyimpulkan bahwa kondisi TPPI dalam keadaan merugi namun secara teknis masih dapat berproduksi danselanjutnya mengusulkan agar pemerintah mempertahankan keberadaan TPPI dengan cara TPPI diberi kesempatan untuk mengolah kondensat sehingga dapat memperbaiki kinerjanya.

Lebih lanjut Kusa Hukum menjelaskan bahwa pada rapat tanggal 21 Mei 2008 tersebut,Wakil Presiden RI memberikan arahan antara lain adalah sebagai berikut:

PT TPPI sebagai perusahaan yang mayoritas sahamnya (56,6%) dikuasai pemerintah perlu dioptimalkan perannya dalam penyediaan BBM, khususnya di Jawa Timur. Oleh karena itu kapasitas yang idle ini harus dapat dioperasikan;

Pertamina menyediakan kebutuhan minyak mentah/kondesat bagi PT TPPI dengan harga yang menguntungkan Pertamina maupun PT TPPI;

BPH Migas, Pertamina dan PT. TPPI menyelesaikan pembahasan mengenai skema bisnis yang saling menguntungkan bagi PT. TPPI dan Pertamina termasuk harga jual minyakmentah/Kondensat kepada PT TPPI;

Dari keputusan rapat tersebut dapat diketahui dengan jelas dan tegas bahwa TPPI ditunjuk oleh Pemerintah untuk disuplai kondensat oleh Pertamina dalam rangka penyelamatan TPPI dan perlu dioptimalkan perannya dalam penyediaan BBM, khususnya di Jawa Timur.

Namun dalam perjalanannya, Pertamina batal menjual kondensatnya kepada TPPI, dan kemudian untuk menindaklanjuti keputusan pemerintah tersebut, maka Dirjen Migas dengan suratnya Nomor 22613/13/DJM.E/2008 tanggal 18 Desember 2008 meminta Kepala BP Migas segera menindaklanjuti kebijakan pemerintah tersebut untuk memasok kondensat bagian negara untuk keperluan kilang TPPI agar dapat memproduksi Mogas 88, kerosene dan solar.

Kebijakan PemerintahDari adanya fakta arahan Wakil Presiden RI pada rapat tanggal 21 Mei 2008 dan permintaan Dirjen Migas melalui suratnya No: 22613/13/DJM.E/2008 tanggal 18 Desember 2008 tersebut telah dapat diketahui dengan jelas, bahwa penunjukan untuk memasok kondensat kepada TPPI tersebut dilakukan Raden Priyono dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah serta melaksanakan kewajiban hukumnya selaku Kepala BP Migas sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 15 huruf d Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2002 tentang Badan Perlaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan GasBumi, bukan untuk memperkaya diri sendiri atau memperkaya PT. TPPI.

Menurut Kuasa Hukum, dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Ir. Raden Priyono danIr. Djoko Harsono, M.Sc tidak mencerminkan fakta-fakta yang dituangkan dalam Berita Acara Penyidikan (BAP)/ dakwaan terhadap terdakwa tersebut cenderung dipaksakan.

Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan terhadap Ir. Raden Priyono mantan Kepala BP Migas dan Djoko Harsono mantan Deputi Keuangan BP Migas menurut Kuasa Hukum telah mengabaikan fakta adanya kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan penunjukan penjual kondensat bagian negara tersebut.

Oeh karena Raden Priyono dan Djoko Harsono hanya menjalankan kebijakan pemerintah oleh karenanya, tidak ada perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan dalam pelaksanaan penunjukan TPPI sebagai penjual kondensat bagian negara tersebut.

Uraian dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Raden Priyono tidak melakukan pengawasan terhadap penyalahgunaan kondensat oleh TPPI, menurut Kuasa Hukum membuktikan bahwa Jaksa Penunut Umum tidak memahami ketentuan perundangan mengenai Migas, dimana sektor Migas dibagi dalam dua sektor, yaitu Hulu Migas dan Hilir Migas.

Sektor Hulu adalah kegiatan di bidang eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi, sedangkan sektor Hilir adalah yang berkaitan dengan kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga. TPPI adalah perusahaan kilang minyak yang termasuk dalam sektor Hilir yang berada di bawah pengawasan BPH Migas, sedangkan BP Migas adalah badan yang mengawasi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi (Hulu Migas).

“Artinya dalam kasus kondensat tersebut, BP Migas hanya bertugas memasok kondensat bagian negara kepada TPPI, dan tidak memiliki kewenangan sama sekali dalam mengawasi penggunaan atau pemanfaatan kondensat yang dipasoknya tersebut oleh TPPI. Kewenangan pengawasan sepenuhnya kepada TPPI berada di tangan BPH Migas;pertanyaan timbul, seyogya Penuntut Umum meneliti lebih jauh apakah BPH Migas telah melakukan pengawasan dengan benar sesuai tugas dan wewenangnya kepada TPPI, tentu sangat disayangkan jika Jaksa Penuntut Umum mengetahui dan tidak meneliti lebih jauh tentang hal tersebut,” lanjut Tumpal Hutrabarat.

Kejanggalan dan keanehan lainnya, menurut Kuasa Hukum, dalam pengawasan terhadap TPPI tersebut, yaitu TPPI yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah, mempunyai komisaris dan direksi yang mewakili pemerintah, yaitu Komisaris Utama Evita Maryanti (Pertamina), Wakil Preskom Lukita Dinarsyah (PPA/Bappenas), Komisaris Soepomo (PPA/Depkeu), Suroso Atmomartoyo (PPA/Pertamina) dan 3 orang lainnya dari swasta.

Direksi: Dirut Honggo Wendratno. Wadirut Syamsirwan Granie (Pertamina), Wadirut,Bambang L. Margoadi (PPA), Direktur, Bambang Tirto Fajar (PPA) dan 3 direktur lainnya dari swasta.

“Dengan adanya wakil pemerintah di jajaran Komisaris dan Direksi tersebut, tentunya patut dipertanyakan, sejauh mana peran pihak-pihak tersebut (Para Komisaris dan Direktur yang mewakili pemerintah) dalam pengawasan terhadap kegiatan usaha dan kewajiban TPPI/Honggo Wendratno, jika benar ada penyalahgunaan pemanfaatan kondensat tidak untuk diolah menjadi BBM dan ketika kewajiban pembayarannya ke BP Migas mengalami masalah,” kata Tumpal Hutabarat (MU)

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close