NasionalPolitikTak Berkategori

KPU Siap Hadapi Gugatan Sengketa Hasil Pemilu di MK

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Viryan menegaskan pihaknya sudah siap menghadapi sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) di Mahkamah Konstitusi. Viryan menuturkan bahwa persiapan KPU mencakup dua bagian besar, yakni tim hukum dan dokumen-dokumen.

“Kita sudah siap. Sebagai termohon, kita telah siapkan segala sesuatu untuk menghadapi sengketa hasil pemilu di MK,” ujar Viryan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (23/5/2019).

Viryan mengatakan pihaknya telah menyiapkan 6 tim pengacara yang menangani sengketa hasil pemilu di MK baik itu sengketa hasil pilpres maupun hasil pileg. Tim pengacara ini akan mengurus dari aspek legalnya dari gugatan.

“Tim hukum ini mulai bekerja, tim teknis juga sudah bekerja sejak tanggal 21 Mei mengumpulkan seluruh dokumen terkait yang berpotensi untuk disengketakan,” tandas dia.

Kemudian, kata Viryan, KPU juga telah menyiapkan dokumen-dokumen hasil penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga tingkat nasional. KPU menyiapkan berbagai dokumen hasil rekapitulasi mulai dari formulir C, formulir D, DA, DB, dan DC.

“Berbagai peristiwa yang terjadi selama rangkaian pemungutan dan penghitungan suara, pemungutan suara ulang termasuk juga masalah situng, meskipun itu bukan hasil yang bersifat final. Namun itu kan disebut-sebut juga, semuanya itu akan disiapkan,” ungkap dia.

Lebih lanjut, Viryan mengatakan pihaknya mengapresiasi langkah peserta pemilu termasuk Prabowo-Sandi yang akan mengajukan sengketa hasil pemilu ke MK. Menurut dia, langkah tersebut merupakan hak peserta pemilu yang dijamin dan dilindungi UU No 7/2017 tentang Pemilu.

“Yang jelas KPU menghormati sikap yang ditempuh Pak Prabowo, dan kita sama-sama tahu sikap beliau adalah negarawan dan kita mengapresiasi. Semangatnya adalah bagi KPU bukan semangat menang kalah dalam sengketa di MK, tetapi demi keadilan pemilu,” jelas dia.

Jika Prabowo-Sandi menyebut dugaan kecurangan pemilu bersifat terstruktur, masif dan sistematis (TSM), maka mereka harus membuktikan hal MK. Pasalnya, sesuai prinsip hukum, siapa yang mengajukan gugatan dan mendalilkan, maka dia harus membuktikan dalil tersebut.

“Bagaimana KPU nanti menyikapinya, kami sangat tergantung dari apa yang disampaikan oleh tim hukum dari BPN 02. Yang terstrukturnya seperti apa, sistematisnya seperti apa, masifnya seperti apa. Poinnya KPU akan menjawab semua gugatan tersebut berdasarkan data-data yang sebenarnya juga sudah diketahui oleh banyak pihak karena setiap proses pemilu bersifat terbuka transparan dan akuntabel,” pungkas Viryan.

Sebelumnya, Sekjen KPU Arif Rahman Hakim mengungkapkan, pihaknya sudah menyiapkan enam tim pengacara untuk menghadapi sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) di MK. Mereka akan menangani sengketa PHPU terkait Pilpres dan Pileg.

“Dalam rangka menghadapi perkara PHPU, KPU telah menyiapkan enam tim pengacara. Masing-masing untuk PHPU pilpres, kemudian untuk PHPU pileg DPR dan DPRD (empat tim pengacara) dan untuk pemilihan anggota DPD,” ujar Arif ketika dikonfirmasi, Kamis (23/5/2019).

KPU, kata Arief, terus melakukan pemantauan pengajuan permohonan sengketa PHPU di MK pada 22 Mei-24 Mei. Kemudian, pada 25 Mei sampai 27 Mei, KPU menggelar bedah permohonan PHPU bersama tim pengacara yang telah disiapkan.

“Jadi, KPU akan berkoordinasi dengan tim pengacara untuk membedah permohonan PHPU,” tandas dia.

Lebih lanjut, Arief mengatakan, KPU juga menyiapkan petunjuk teknis tentang fasilitasi PHPU yang dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua KPU.

“KPU juga menyiapkan home base tim KPU untuk sengketa hasil pilpres dan pileg. Terakhir, kami siapkan draf keputusan soal Kelompok Kerja (Pokja) fasilitasi PHPU,” tutur dia.

KOMENTAR
Tags
Show More
Close