Opini

KPU Harus Diaudit

JUJUR dan adilkah KPU? Jawabannya bisa ya dan bisa tidak, tergantung siapa yang menjawabnya. Agar tidak ada yang ragu. KPU sebagai lembaga yang dibiayai dengan uang rakyat, harus diaudit oleh auditor publik, bukan auditor internal.

Untuk lembaga seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang hasil kerjanya, akan berpengaruh terhadap seluruh kehidupan masyarakat, mencakup ekonomi, sosial, politik, kepercayaan dan lain-lain, yang paling tepat dilakukan audit forensik.

Audit Forensik dapat bersifat proaktif maupun reaktif. Proaktif artinya audit forensik digunakan untuk mendeteksi kemungkinan-kemungkinan risiko terjadinya fraud atau kecurangan. Sementara itu, reaktif artinya audit akan dilakukan ketika ada indikasi (bukti) awal terjadinya fraud. Audit tersebut akan menghasilkan “red flag” atau sinyal atas ketidakberesan. Dalam hal ini, audit forensik yang lebih mendalam dan investigatif akan dilakukan.

Peristiwa Satgas Anti Money Politic Bareskrim Polri dan Satgasda Polda Jawa Barat menangkap Komisioner KPU Kabupetan Garut Ade Sudrajat dan Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Garut Heri Hasan Basari, pada Sabtu 24 Februari 2018 karena terlibat gratifikasi, bisa menjadi langkah awal untuk melakukan audit forensik terhadap seluruh komisioner KPU di seluruh Indonesia, baik pusat maupun daerah.

Juga data dan dokumen yang digunakan dalam sidang gugatan PKPI terhadap KPU di PTUN, bisa digunakan sebagai bahan audit.

Audit forensik terutama dilakukan terhadap data dan dokumen yang terkait partai politik (parpol) peserta pemilu 2019. Terutama data pendaftaran, data verifikasi dan data serta dokumen verifikasi ulang. Sekali lagi, audit bukan dalam prespektif mencurigai KPU, tetapi dalam rangka membangun kepercayaan terhadap KPU. Dengan melakukan audit forensik terhadap KPU, maka ‘bisik-bisik’ di medsos bahwa KPU tidaklah bersih, bisa ditepis.

Audit juga harus ‘diperlebar’ terhadap kemungkinan adanya ‘keterkaitan’ seorang atau beberapa orang komisioner dengan salah satu parpol. Jangan sampai mereka ‘bekerja’ untuk parpol tertentu.

Ingat pada 2004, orang KPU berbondong-bondong masuk ke salah satu parpol setelah pemilu selesai dilaksanakan. Dan pada pemilu 2009 mereka menjadi menteri dan menjadi anggota DPR.

Audit bagi suatu perusahaan atau organisasi merupakan hal yang penting karena dapat memberikan pengaruh yang besar dalam kegiatan perusahaan atau organisasi. Selain itu audit juga merupakan alat manajemen yang dapat digunakan untuk melakukan verifikasi bukti-bukti transaksi, juga digunakan untuk menilai efektifitas pencapaian target yang telah ditetapkan. Salah satu jenis audit yang sering dilakukan oleh seorang auditor yaitu Audit Forensik.

Audit forensik merupakan jenis audit yang masih terbilang baru, berbeda dengan jenis audit yang lainnya seperti audit operasional, audit keuangan, dan lain-lain. Audit forensik pertama kali muncul pada abad ke-20 ketika adanya criminal federal di Amerika Serikat. Audit Forensik terdiri dari dua kata, yaitu audit dan forensik. Audit adalah tindakan untuk membandingkan kesesuaian antara kondisi dan kriteria. Sementara forensik adalah segala hal yang bisa diperdebatkan di muka hukum/pengadilan. Menurut Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), forensic accounting/auditing merujuk kepada fraud examination.

Jadi ketika diketemukan data dan fakta bahwa ada salah seorang komisioner atau lembaganya melakukan pelanggaran, tidak bisa langsung ditindak, tetapi harus diuji di depan pengadilan. Jadi ada keadilan, bukan kesewenang-wenangan.

Lalu apa yang harus dilakukan bila ditemukan pelanggaran massal atau dokumen dan data terlalu banyak yang tidak sesuai, sebaiknya pemilu ditunda, dan parpol diverifikasi ulang. Menunda lebih baik daripada melanjutkan pemilu dengan data ‘bodong’.

*Penulis adalah pengamat sosial politik, tinggal di Jakarta

KOMENTAR
Tags
Lihat selanjutnya
Close