Politik

KPU: Halangi Pemilih Bisa Dipidana

JAKARTA, SENAYANPOST.com – KPU menegaskan semua pihak agar tak menghalangi pemilih untuk memberikan hak suara pada Pemilu 2019. Sebab, hal itu bisa dikenai sanksi pidana.

“Iya, ada sanksi pidana (bagi siapa pun yang menghalangi warga negara untuk memilih),” kata Komisioner KPU, Wahyu Setiawan di Jakarta, Selasa (16/4/2019).

Berdasarkan pasal 531 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan menghalangi seseorang untuk memilih, membuat kegaduhan, atau mencoba menggagalkan pemungutan suara dipidana paling lama empat tahun dan denda maksimal Rp48 juta.

Atas hal tersebut, Wahyu minta tak ada pihak manapun untuk menghalangi masyarakat untuk melakukan pencoblosan. Terlebih memang sudah ada aturannya di dalam Pasal 531 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017.

Rakyat Indonesia akan melakukan pesta demokrasi pada 17 April 2019 di setiap daerah masing-masing. Oleh karena itu, pemerintah akan meliburkan setiap perusahaan pada saat pencoblosan.

Komisioner KPU RI Viryan Aziz mengatakan, jika masih ada perusahaan yang mempekerjakan karyawannya pada saat pencoblosan. Maka, akan dikenakan sanksi pidana.

“Itu bisa sanksi pidana, enggak boleh menghalang-menghalangi hak pilih orang. Tapi sebagian besar Insya Allah tertib,” kata Viryan kemarin.

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close