Konsultasi Hukum

KPU Dilarang Ajukan Upaya “PK” dalam Sengketa Proses Pemilu

Selamat pagi pengurus kolom konsultasi hukum Senayanpost, saat ini dimedia sedang ramai diberitakan terkait putusan Pengadilan Tata Usaha Negara gugatan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dimenangkan oleh PKPI.

Menurut berita, KPU akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan tersebut tetapi berbagai pendapat berkembang bahwa KPU tidak boleh melakukan upaya PK.

Apa dasar KPU tidak diperbolehkan melakukan upaya hukum apa pun termasuk Peninjauan Kembali dan harus bagaimana KPU menyikapi atas putusan tersebut.

Harno, Jakarta

Jawaban.

Sebelum menjawab ke pokok pertanyaan, kami sampaikan terlebih dahulu, dalam pemilihan umum dikenal dengan sengketa proses pemilu dan sengketa perselisihan hasil pemilu.

Dalam proses pemilu KPU melaksanakan tugas melakukan verifikasi terhadap partai politik yang akan menjadi peserta pemilu, yakni melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.

Kemudian KPU mengeluarkan surat keputusan untuk menentukan apakah partai politik memenuhi syarat sebagai perserta pemilu atau tidak dan ini yang menjadi obyek sengketa dalam sengketa proses pemilu.
Bagi partai politik yang tidak menerima keputusan KPU dapat mengajukan keberatan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Proses penyelesaian di Bawaslu ditempuh 2 tahap yakni yang pertama tahap mediasi dimana Bawaslu wajib mempertemukan yang sengketa untuk mencapai kesepakatan, yang kedua jika mediasi tidak tercapai kata sepakat maka Bawaslu membuka sidang melalui adjudikasi. Putusan Adjudikasi Bawaslu apabila ada pihak yang tidak puas dijadikan syarat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pengadilan Tata Usaha Negara dalam penyelesaian sengketa proses sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menetapkan Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan gerbang terkahir menyidangkan perselisihan antara Partai politik dengan Komisi Penyelangga Pemilihan Umum, setelah partai politik terlebih dahulu mengajukan sengketa di Badan Pengawas Pemilu.

Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan dalam menghadapi Pemilu telah Perma Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai tindak lanjut dari pasal 471 ayat (1) Undang-Undang Pemilu dalam penyelelesain sengketa proses Pemilihan Umum.

Menjawab pertanyaan saudara, sebagaimana amanah Undang-Undang Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Gerbang terakhir dalam menyelesesaikan sengketa proses Pemilihan umum maka keputusannya bersifat final dan mengikat, artinya keputusan yang dihasilkan apapun isinya semua pihak tidak dapat mengajukan upaya hukum lainnya.

Dasar para pihak dilarang melakukan upaya hukum lainnya termasuk KPU yang berwacana akan mengajukan Peninjauan Kembali adalah :

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu pasal 471 (7) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain
Perma No.5 tahun 2017 pasal 13 (5) “Putusan pengadilan tata usaha Negara sebagaimana dimakksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.

Terhadap putusan yang sudah diketok oleh Pengadilan KPU mau tidak mau, suka tidak suka harus menindak lanjuti putusan dalam waktu yang telah ditentukan, hal ini sesuai dengan Pasal 471 (8) KPU wajib menindaklanjuti putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 3 (tiga) hari kerja.
Demikian jawaban ini semoga bermanfaat, terima kasih.

Hormat kami,
Supriyadi Adi,S,H.,M.H/Pengacara Konstitusi/Pembina LKBH INTAN LAMPUNG.

KOMENTAR
Tags
Lihat selanjutnya
Close