Politik

KPU Bisa Jerumuskan Publik Pilih Figur Bermasalah

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Publik bisa terjerumus pada pilihan yang salah pada hajatan pemilah kepala daerah serentak yang digelar tahun ini. Penyebabnya adalah keengganan Komisi Pemilihan Umum ( KPU) untuk merevisi Peraturan KPU (PKPU) tentang pencalonan agar peserta Pilkada yang ditetapkan sebagai tersangka bisa diganti.

Usul revisi PKPU ini sebelumnya diajukan pemerintah ke KPU untuk mengakomodasi usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Bagi saya, KPU yang enggan merevisi PKPU itu sesungguhnya membuat pemilih berada dalam resiko untuk tetap memilih figur yang bermasalah dalam pilkada, dan itu sangat disayangkan,” jelas Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Angraini di Jakarta, Sabtu.

KPU, lanjut Titi, seharusnya melindungi pemilih dari calon bermasalah hukum. Sebab, calon yang ditetapkan sebagai tersangka masih berpeluang dipilih masyarakat. Apalagi ada asumsi yang muncul bahwa mereka yang ditetapkan sebagai tersangka KPK merupakan korban politis dan ditambah sosok yang terjerat korupsi itu dikenal baik, misalnya karena sosok yang dermawan.

“Karena jangan lupa politik ‘Robin Hood’ itu dimainkan, lihat saja kampanye di daerah-daerah dia menjadi korban politisiasi, korban konspirasi politik, dia menanggung resiko karena berpihak pada rakyat, kan omongannya itu,” ucapnya.

Padahal, proses yang dilakukan KPK tentu tidak berurusan dengan status mereka sebagai calon, tetapi murni penegakan hukum.

Selain itu, Titi menilai, KPU punya kewenangan untuk memberikan tafsir atau menerjemahkan status sebagai tersangka korupsi atau berada dalam tahanaan aparat penegak hukum, sebagai berhalangan tetap atau calon mengundurkan diri.

Nah, keengganan KPU merevisi PKPU tersebut, maka lembaga penyelenggara pemilu itu harus bertanggungjawab dengan ikut menyosialisasikan kondisi atau masalah hukum yang sedang dialami kandidat.

“Bukan karena KPU berpihak, tetapi KPU kan ketika pendaftaran calon, calon harus menyerahkan SKCK, tidak pernah melakukan perbuatan tercela, tetapi nyatanya calon sedang berada dalam tahanan karena dugaan tindak pidana korupsi,” terangnya.

KOMENTAR
Tags
Show More

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Close