HukumPolitik

KPU Akui Putusan PTUN atas PKPI Berkekuatan Hukum Tetap

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Akhirnya Komisioner Komisi Pemilihan Unum (KPU) Hasyim Asy’ari mengakui bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terhadap sengketa proses pemilu antara KPU dengan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pada 11 April lalu telah berkekuatan hukum tetap.

Pengakuan Hasyim Asy’ari tu disampaikan langsung kepada Sekjen PKPI Imam Anshori Saleh melalui whats app (WA) Sabtu (21/4/2018). Bunyi sebagian WA Hasyim kepada Sekjen PKPI itu sebagai berikut: “Menurut PerMA No 5/2017 KPU tidak dapat mengajukan upaya hukum, termasuk mengajukan PK juga tidak diperbolehkan. Dengan demikian status hukum Putusan untuk PKPI sudah berkekuatan hukum. Demikian Mas

Penggalan WA itu menurut Imam sebagai pengakuan jujur, juga sekaligus sebagai bukti bahwa pejabat KPU itu menyadari kesalahannya. Hasyim menurut Imam mengoreksi pernyataan sebelumnya.

“Ya KPU pada akhirnya secara tidak langsung telah mengakui kesalahannya,” kata Sekjen Imam Anshori Saleh kepada wartawan di Jakarta, Minggu (22/4/2018).

Sebelumnya, lanjut Imam, KPU setelah melalui sidang pleno menyatakan tengah mempertimbangkan kemungkinan akan mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) atas putusan PTUN Jakarta terhadap sengketa KPU dengan PKPI. Dalam putusannya Majelis Hakim PTUN yang diketuai Nasrifal 11 April 2018 mengabulkan seluruh gugatan PKPI. Memerintahkan KPU untuk menetapkaN PKPI sebagai peserta Pemilu 2019.

Pada 13 April 2018 KPU memang menaati putusan PTUN dengan menetapkan PKPI sebagai peserta Pemilu 2019 nomor urut 20. Surat keputusan KPU diterima langsung oleh Ketua Umum PKPI AM Hendropriyono.

Beberapa saat setelah acara penyerahan SK itu, Komisioner KPU Hasyim Asy’ari kepada wartawan di kantor KPU menyampaikan bahwa KPU kemungkinan akan mengajukan PK atas putusan PTUN yang memenangkan PKPI.

Padahal menurut Imam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 jelas mengatur bahwa terhadap putusan PTUN yang menyangkut sengketa proses Pemilu bersifat final, tidak ada upaya hukum baik banding, kasasi maupun peninjauan kembali.

Anehnya KPU tetap berkukuh dengan keyakinannya. Pernyataan Hasyim dikukuhkan pleno KPU. Bahkan menurut Viryan, komisioner KPU, pada beberapa hari berikutnya, pengajuan PK itu menjadi hak KPU.

Imam heran, “wong pernyataan salah kok didukung rame-rame oleh lembaga yang kompeten. Apa mereka nggak baca undang-undang dan Perma?,” lanjutnya.

“Waktu itu saya heran, masa sih lima komisioner KPU nggak paham peraturan perundangan yang menyangkut pemllu yang seharusnya sangat dikuasainya,” kata Imam.

Imam akhirnya merasa lega setelah menerima WA dari Hasyi Asyari. Karena menurut dia banyak kader PKPI di daerah merasa resah setelah mendengar pernyataan para pejabat KPU tersebut. Bahkan dia mendapat cerita dari pengurus PKPI di daerah pernyataan KPU itu meresahkan kader di daerah. “Banyak yang ragu untuk mendaftar sebagai caleg.” (MU)

KOMENTAR
Tags
Lihat selanjutnya
Close