Kpopers dan Gamers Bersatu Tolak UU Cipta Kerja, Nitizen: DPR is The Real Impostor

Kpopers dan Gamers Bersatu Tolak UU Cipta Kerja, Nitizen: DPR is The Real Impostor

JAKARTA, SENAYANPOST.com - Penolakan atas Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang belum lama ini disahkan oleh DPR terus bergulir.

Salah satu penolakan juga muncul dari kalangan penggemar musik dan drama Korea atau Kpoppers dan pada gamers. Mereka bersatu padu menyuarakan penolakan mereka lewat bermacam-macam tagar seperti #OmnibusLawSampah hingga #DPRIMPOSTOR.

Para Kpoppers mengunggah foto dan video-video dari idola K-pop seperti BTS, NCT, BLACKPINK dan lainnya dengan narasi protes tersebut. Bahkan tanda pagar tersebut masih bertengger di puncak trending topic hingga malam ini, Selasa (6/10/2020).

Seperti yang dikicaukan oleh salah satu ARMY (sebutan fans BTS) di akun Twitternya. Ia mengunggah sebuah cuplikan video Jimin dkk kala membawakan lagu Baepsae/Silver Spoon.

"Makasih Bangtan udah mewakili isi hati kami para rakyat Indonesia! I have the right to be proud to be an ARMY. #DPRRIKhianatiRakyat #OmnibusLawSampah #OmnibusLawRugikanRakyat," cuitnya.

"DPR mengganggu kebahagiaan exo l saat bulan Oktober," cuit lainnya.

"memang kita kpopers tapi gak akan lupa sama negara sendiri, bukannya membantu rakyatnya malah meresahkan rakyak. *** pelajari ppkn buat apa? " tulis lainnya.

Para gamers pun punya cara unik untuk menunjukkan protes mereka yakni melalui game yang tengah digandrungi saat ini yaitu Among Us. Mereka menyamakan beberapa anggota dewan sebagai impostor atau tokoh penipu dalam game tersebut.

"Ayok kita temukan impostornya," tulis netizen.

"269,7 juta crewmate vs 575 impostor," tulis lainnya.

"DPR is the real impostor," tulis netizen.

Omnibus Law UU Cipta Kerja telah disahkan oleh DPR pada Senin (5/10) lalu. Pengesahan itu dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-7 masa persidangan 2020-2021 di Kompleks Parlemen Senanyan, Jakarta.

Undang-Undang itu menuai kontroversi sejak masih dalam tahap menjadi rancangan. Sebab pasal-pasal yang terkandung di dalamnya dianggap dapat merugikan pekerja hingga lingkungan. (Jo)