Hukum

KPK Tetapkan Bupati Bandung Barat sebagai Tersangka Korupsi

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bandung Barat Abu Bakar sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi.

Kemarin, Selasa (10/4), KPK telah melakukan penindakan terkait kasus ini dan mengamankan sejumlah orang.

Selain Abu Bakar,Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat Weti Lembanawati dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat Adiyoto ditetapkan sebagai tersangka.

Ketiganya diduga sebagai penerima hadiah atau janji.

KPK juga menetapkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bandung Barat Asep Hidayat sebagai tersangka.

“KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkannya sebagai tersangka,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (11/4).

Abu Bakar diduga menerima hadiah atau janji yang bertentangan dengan kewajibannya.

KPK menduga, Abubakar meminta uang kepada sejumlah kepala dinas untuk kepentingan pencalonan istrinya, Elin Suharliah, sebagai calon bupati Bandung Barat.

Permintaan tersebut disampaikan dalam beberapa kali pertemuan antara Abubakar dengan kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang diadakan pada bulan Januari, Februari, dan Maret 2018.

“Hingga April, Bupati terus menagih permintaan uang ini salah satunya untuk melunasi pembayaran ke lembaga survei,” kata Saut.

Abu Bakar menugaskan Weti Lembanawati dan Adiyoto untuk menagih ke SKPD sesuai janji yang telah disepakati.

Sebagai pihak yang diduga penerima, Abubakar, Weti Lembanawati, dan Adiyoto disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara, sebagai pihak yang diduga pemberi, Asep Hidayat disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KOMENTAR
Tags
Show More
Close