Hukum

KPK Tantang Haris Azhar Buka Keberadaan Nurhadi

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menantang Direktur Lokataru Foundation Haris Azhar membuka keberadaan eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi yang bersembunyi di sebuah apartemen mewah. Haris diminta menyampaikan laporan keberadaan Nuhadi secara lengkap kepada KPK.

“Datang kembali ke KPK, di mana tempatnya dan kemudian siapa yang melakukan penjagaan tersebut. Sehingga tidak menjadi polemik tentunya kalau memang iktikad baik saudara Haris Azhar akan menyampaikan itu,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

KPK masih berkoordinasi dengan kepolisian untuk menemukan Nurhadi. Lembaga Antirasuah berharap Polri mampu memberikan titik terang keberadaan Nurhadi.

“Keseriusan kami sampai hari ini terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menangkap para tersangka dan dibawa ke gedung KPK ini untuk melakukan proses berikutnya,” ujar Ali.

Informasi keberadaan Nurhadi di apartemen mewah diungkapkan Haris Azhar. Pegiat HAM itu menyebut Nurhadi tinggal di apartemen mewah dengan penjagaan ketat, dan tidak sembarang orang dapat mengakses ke apartemen tersebut.

“Mereka dapat perlindungan yang golden premium protection, yang KPK kok jadi kayak penakut gini? Enggak berani ambil orang tersebut. Itu kan akhirnya menjadikan pengungkapan kasus ini jadi kayak terbengkalai,” ujar Haris.

KPK menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi penanganan perkara di MA. Mereka yakni, Nurhadi, menantu Nurhadi, Rezky Herbiono, dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT), Hiendra Soenjoto. Ketiganya jadi buronan setelah tiga kali mangkir dari pemeriksaan KPK.

Nurhadi diduga menerima suap Rp33,1 miliar dari Hiendra lewat Rezky. Suap dimaksudkan untuk memenangkan Hiendra dalam perkara perdata kepemilikan saham PT MIT. Nurhadi juga diduga menerima sembilan lembar cek dari Hiendra terkait peninjauan kembali (PK) perkara di MA.

Pada kasus gratifikasi, Nurhadi diduga mengantongi Rp12,9 miliar dalam kurun waktu Oktober 2014-Agustus 2016. Gratifikasi diduga terkait pengurusan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA, dan permohonan perwalian.

Nurhadi dan Rezky disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hiendra disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close