Politik

KPK Surati DPR Minta Tunda Pengesahan Revisi UU KPK

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengungkapkan, pihaknya melayangkan surat resmi ke DPR agar menunda pengesahan Revisi Undang-Undang No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Febri, surat tersebut telah dikirim siang hari ini dengan sejumlah permintaan dari KPK termasuk soal penundaan pengesahan.

“Pada pokoknya meminta DPR agar menunda pengesahan RUU KPK tersebut,” kata Febri, Senin (16/9/2019).

Selain itu, KPK juga meminta salinan draf RUU KPK dan Daftar Inventaris Masalah (DIM) dari Presiden Joko Widodo yang dikirimkan ke DPR beberapa waktu lalu. Permintaan itu agar lembaga antirasuah dapat mempelajari lebih lanjut isi dari RUU KPK.

Menurut Febri, perlu keterlibatan banyak pihak dalam proses pembentukan UU seperti akademisi, publik dan pihak-pihak yang terdampak dari perubahan aturan tersebut.

“Agar pembahasan tidak dilakukan terburu-buru dan terkesan dipaksakan,” katanya. (JS)

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close