Hukum

KPK Siap Ladeni Jika Setya Novanto Banding

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Juru bicara KPK Febri Diansyah menyatakan pihaknya siap jika Setya Novanto mengajukan banding atas putusan pengadilan dalam perkara korupsi e-KTP.

“Kami masih pikir-pikir jadi kami belum putuskan apakah banding atau tidak banding tetapi kalau misalnya pihak kuasa hukum banding itu kan hak mereka silakan pasti akan kami hadapi,” jelas Febri di gedung KPK, Jakarta, Selasa.

Febri menyatakan, KPK akan mempelajari terlebih dahulu soal putusan tersebut.

“Putusan ini akan kami pelajari lebih lanjut, kami akan melihat peran-peran dari pihak lain jadi kami tidak hanya bicara soal nama tetapi kami bicara peran dari pihak-pihak tertentu dalam proyek KTP-e,” kata Febri.

Menurut dia, ketika ada pihak-pihak tertentu yang disebut dalam putusan Novanto, maka kami akan lihat kesesuaian bukti yang satu dengan bukti lainnya.

“Saya kira hakim juga sudah melihat hal tersebut tadinya kalau pada putusan didengar bersama-bersama disebutkan secara jelas siapa saja pihak-pihak tersebut,” ucap Febri.

Sebelumnya, pengacara Setya Novanto mengatakan kemungkinan kliennya akan mengajukan banding terhadap putusan pengadilan dalam perkara korupsi e-KTP.

“Saya kira itu yang harus kita lihat baik dan perhatikan apa yang disebut fakta-fakta tadi lebih banyak mengulangi uraian dari dakwaan meskipun mereka lebih ringkas,” kata Maqdir Ismail di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa.

Dalam perkara ini, Novanto divonis 15 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan ditambah pembayaran uang pengganti 7,3 juta dolar AS (sekitar Rp65,7 miliar dengan kurs Rp9.000 per dolar AS saat itu) dikurangi Rp5 miliar yang sudah dikembalikan Novanto.

“Cukup banyak hal menjadi alasan kalau kami jadi banding, yang kami gunakan banyak hal dalam pertimbangan ini tidak tepat. Salah satu contoh sama sekali tidak disinggung oleh putusan tadi bagaimana tadi cara menghitung kerugian negara karena ini tidak ada perbandingan apapun yang mereka lakukan daripada keterangan ahli,” tambah Maqdir.

Padahal, menurut Maqdir, ada kontrak-kontrak pengadaan yang dilakukan oleh Konsorsium PNRI dan Kementerian Dalam Negeri yang tidak adil.

“Kami sudah sampaikan dalam pembelaan, kami katakan bahwa penghitungan ini tidak “apple to apple”,” kata Mandiri. (MU)

KOMENTAR
Tags
Lihat selanjutnya
Close