KPK: Pasti Ada Kaitan Suap Djok Tjandra di Bareskrim dan Kejagung

KPK: Pasti Ada Kaitan Suap Djok Tjandra di Bareskrim dan Kejagung
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (tengah) didampingi Deputi Penindakan KPK Karyoto (kanan) dan Direktur Tipikor Bareskrim Mabes Polri Brigjen Pol Djoko Poerwanto (kiri). (antara/reno esnir)

JAKARTA, SENAYANPOST.com - Tidak tertutup kemungkinan ada kaitan dalam kasus suap terpidana Djoko S Tjandra yang menyeret dua lembaga penegak hukum, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Pasti ada kaitannya," kata ujar Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) KPK Alexander Martawa, kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (11/9/2020).

Ia menambahkan, tapi kembali lagi tadi dalam rangka koordinasi dan supervisi ingin memastikan jangan sampai satu perkara besar itu tinggal per bagian-bagian atau klaster-klaster.

Alexander Martawa mengatakan hal tersebut setelah melakukan gelar perkara terkait kasus penghapusan red notice Djoko Tjandra. Gelar perkara itu mengundang pihak dari Bareskrim Polri.

Untuk diketahui, keterlibatan KPK dalam penanganan kasus gratifikasi dan suap yang melibatkan Djoko Tjandra, baik di Kejagung maupun Bareskrim, sejauh ini hanya pada tahap koordinasi dan supervisi.

Alexander menerangkan pihaknya memanggil Bareskrim dan Kejagung hari ini bermaksud untuk mendalami lebih jauh kaitan dalam kasus tersebut. Alex pun berharap pihaknya mendapat gambaran utuh dalam kasus yang menyeret pegawai dari korps Bhayangkara dan Adhyaksa tersebut.

"Kami tidak ingin melihat perkara itu berdiri sendiri-sendiri seolah-olah Djoko Tjandra menyuap pejabat polisi itu berbeda dengan perbuatan dia menyuap pejabat di Kejaksaan. Ini yang sebetulnya tujuan daripada kegiatan koordinasi dan supervisi yang dilakukan KPK," ujar Alexander.

Dari penetapan dua status tersangka dalam kasus Djoko di Bareskrim, dia menyebut KPK hanya mendalami dugaan aliran dana dalam kasus penghapusan red notice. Sedangkan untuk kasus pembuatan surat jalan Djoko Tjandra, Alexander mengatakan itu bukan kewenangan KPK. (Jo)