Hukum

KPK Jangan Terpengaruh Kontestasi Politik

YOGYAKARTA, SENAYANPOST.com – Peneliti Pusat Kajian Anti (Pukat) Korupsi Universitas Gadjah Mada, Zaenur Rohman, Senin di Yogyakarta menyatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jangan sampai terpengaruh kontestasi politik dalam melanjutkan penanganan kasus Bank Century.

“Tugas KPK menegakkan hukum memberantas korupsi secara profesional,” jelasnya.

Penyelesaian kasus Century imbuhnya, menjadi ujian profesionalitas KPK. Menurut dia, ada atau pun tidak ada putusan praperadilan PN Jakarta Selatan, KPK wajib melanjutkan penanganan kasus Bank Century.

Zaenur mengatakan KPK tidak dapat menetapkan tersangka semata-mata berdasarkan putusan praperadilan kasus Bank Century.

Bahkan, Pukat menduga, PN Jakarta Selatan yang memerintahkan KPK menetapkan tersangka terhadap Boediono serta pihak lainnya tidak memiliki landasan hukum kuat.

Ie mengungkapkan, praperadilan pada dasarnya disediakan untuk menguji upaya paksa.

“Pasal 77 KUHAP memberi kewenangan kepada pengadilan negeri untuk memeriksa sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti rugi dan atau rehabilitasi,” kata dia.

Oleh sebab itu, penetapan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D. Hadad, Raden Pardede, atau pihak lainnya dalam kasus Bank Century, menurut dia, harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup.(JS)

KOMENTAR
Tags
Show More
Close