Hukum

KPK Cegah Sekda Jabar dan Eks Presdir PT Lippo Cikarang Bepergian ke Luar Negeri

JAKARTA,SENAYANPOST.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat ‎ (Jabar), Iwa Karniwa dan mantan Presiden Direktur (Presdir) PT Lippo Cikarang, Bartholomeus Toto untuk bepergian ke luar negeri.

Seperti dikutip okezone, KPK melarang kedua tersangka baru dalam pengembangan kasus dugaan suap pengurusan izin proyek Meikarta tersebut untuk bepergian ke luar negeri selama enam bulan kedepan. KPK telah mengirim surat pencegahan tersebut ke Ditjen Imigrasi.

“Dua orang tersangka kasus Meikarta sudah dilakukan pelarang ke luar negeri. Jadi, KPK sudah mengirim surat ke pihak Imigrasi untuk pelarangan ke luar negeri selama enam bulan kedepan,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (31/7/2019).

Sekda Jabar
(Foto: Sekda Jabar Iwa Karniwa/Ist)

Febri menjelaskan alasan pihaknya melarang kedua tersangka tersebut untuk bepergian ke luar negeri. Menurut Febri, agar jika ada pemanggilan pemeriksaan terhadap Iwa Karniwa dan Bartholomeus sedang tidak berada di luar negeri.

“‎Jadi kami harap jika keduanya dipanggil sebagai tersangka, yang berada bisa datang dan tidak sedang berada di luar negeri,” ujarnya

Sebelumnya, KPK telah menetapkan dua tersangka baru terkait pengembangan kasus dugaan suap pengurusan izin proyek Meikarta.‎ Dua tersangka baru tersebut yakni, mantan Presiden Direktur (Presdir) PT Lippo Cikarang, Bartholomeus Toto (BTO) dan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jawa Barat (Jabar), Iwa Karniwa (IWK).

Bartholomeus diduga sebagai pihak dari PT Lippo Cikarang yang‎ bersama-sama dengan terpidana kasus korupsi ini yakni, Billy Sindoro, Henry Jasmen, Taryudi, serta Fitra Djaja Purnama berupaya meloloskan Izin Pemanfaatan Penggunaan Tanah (IPPT) terkait pembangunan proyek Meikarta.

Mereka diduga menyuap mantan Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin sebesar Rp10,5 miliar yang uangnya disinyalir berasal dari PT Lippo Cikarang. Uang tersebut untuk mengurus IPPT terkait pembangunan proyek Meikarta di Cikarang, Jawa Barat.

Sementara Iwa Karniwa‎ diduga menerima suap Rp900 juta untuk mengurus Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi yang masih berkaitan dengan proyek Meikarta. Uang tersebut berasal dari PT Lippo Cikarang.

KOMENTAR
Tags
Show More
Close