Politik

Kotak Kosong Menang, Pilkada Ulang Digelar

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Pada Pilkada Serentak 2018 yang digelar pada Rabu, 27 Juni 2018, nanti ada sebanyak 15 daerah memiliki pasangan calon tunggal dan akan melawan kotak kosong.

Jika nanti kotak kosong yang memenangkan pemungutan suara, pilkada ulang akan digelar.

“Kalau kotak kosong yang me nang, maka tidak terpilih kepala daerahnya, paslon (pasangan calon) kepala daerahnya. Nanti akan ada pilkada lagi,” kata Ketua KPU Arief Budiman di Gedung KPU Jakarta Sabtu (23/6/2018).

Dia mengatakan, fenomena paslon melawan kotak kosong tidak bisa dihindari karena telah diatur dalam Undangundang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dari 171 daerah tersebut, terdapat 15 daerah yang memiliki pasangan calon tunggal dan akan melawan kotak kosong.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS Sutriyono memprediksi sangat kecil kemungkinan kotak kosong yang akan memenangkan pilkada. Dia beralasan, paslon tunggal akan berjuang tanpa lawan untuk memenangkan pilkada didaerahnya. Namun, jika kotak kosong yang memenang kan pemungutan suara, maka akan dilakukan tahapan pilkada ulang.

“Itu amanat UU No 10/2016 tentang Pilkada, dimana harus dilakukan pilkada kembali,” katanya. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Rambe Kamarulzaman mengimbau masyarakat tidak memilih kotak kosong saat pencoblosan Pilkada Serentak 2018.

“Bagi saya, yang sudah punya KTP, e-KTP, dan suket (surat keterangan) ya silakan untuk melakukan pemilihan yang kita pandang baik. Justru yang belum punya, kita jangan menghilangkan hak konstitusional warga negara,” ucapnya.

Menurutnya, semua pihak harus berupaya mengajak partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak konstitusionalnya dalam memilih calon kepala daerah meskipun masih banyak daerah yang diisi calon tunggal.

Dia mengatakan, fenomena calon tunggal harus menjadi perhatian partai politik dalam mempersiapkan proses kaderisasi baik untuk calon kepala daerah, anggota legislatif, maupun presiden.

“Ini harus men jadi catatan khusus bagi partai politik untuk mempersiapkan itu semua,” katanya.

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil mengatakan, sebagaimana PKPU 13/2018, jika kotak kosong yang memenangi perolehan suara akan dilakukan pemungutan ulang pada pilkada periode berikutnya.

“Menurut saya karena tidak ada calon kepala daerah definitif yang terpilih dan kotak kosong menang, secara administrasi pemerintahan akan ditunjuk penjabat. Ini sampai adanya kepala daerah definitif. Dari 2018 sampai 2020 memang lumayan hampir 2 tahun untuk penjabat.

Tapi ini satu satunya celah yang dipakai untuk menjalankan roda pemerintahan didaerah,” jelasnya.

Fadli menilai peluang bagi kotak kosong untuk menang sangatlah kecil jika dilihat dari pilkada sebelumnya. Menurutnya secara kontekstual sulit bagi kotak kosong menang dalam pemilihan kepala daerah. Hal ini dikarenakan kotak kosong tidak terfasilitasi dengan baik.

Meskipun ada beberapa pihak yang mengampanyekan untuk memenangkan kotak kosong, kekuatan kelompok tersebut tidak sekuat pasangan calon. Dia mengatakan, ke depan harus ada evaluasi mekanisme untuk memfasilitasi kotak kosong. Misalnya keharusan bagi pendukung kotak kosong untuk mendaftarkan diri dan mengikuti aturan yang berlaku.

“Ikut aturan main yang ada. Kemudian melaporkan juga aktivitasnya. Ini harus dirapikan,” ujar dia.

Meski begitu Fadli berpendapat bahwa bila dibandingkan dengan mendesain fasilitasi kotak kosong, para pembuat undang-undang lebih baik menata syarat pencalonan. Hal ini untuk mengantisipasi munculnya calon tunggal.

KOMENTAR
Tags
Lihat selanjutnya
Close