Politik

Koruptor Dilarang Nyaleg, DPR: Biarkan Rakyat yang Menentukan

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah melakukan pencitraan melalui kebijakan melarangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon legislatif di Pileg tahun 2019.

Menurut Bamsoet, larangan terhadap eks narapidana korupsi merupakan kebijakan yang berlebihan dan bertentangan dengan UU.

“Tidak perlu lagi lah kita membangun pencitraan. Patuhi saja aturan,” kata Bamsoet, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (2/7/2018).

Menurut Bamsoet, mantan narapidana kasus korupsi memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu selama sudah tuntas menjalani hukuman.

Dalam proses pencalonan itu, kata Bamsoet, nasib mantan narapidana kasus korupsi ditentukan oleh masyarakat. Ia berkata masyarakat sudah cerdas dalam menentukan pilihannya.

Jika hal itu dilarang, Bamsoet menilai, KPU tidak memberikan pendidikan politik yang sesuai UU kepada masyarakat.

“Kalau tetap memaksakan diri berarti KPU masih menilai masyarakat tidak cerdas,” ujarnya.

Terkait dengan kebijakan itu, Bambang mengklaim DPR satu suara dengan pemerintah dan Bawaslu menolak kebijakan KPU melarang mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg.

Di sisi lain, Wakorbid Pratama DPP Golkar ini menyampaikan Golkar memberi peluang kepada mantan narapidana untuk menjadi caleg. Namun, ia mengklaim Golkar memprioritaskan kader yang yang tidak pernah tersangkut pidana.

“Partai tentu punya strategi dan pertimbangan sendiri, tanpa aturan itu pun pertimbangan partai adalah bahwa kita pasti mendahulukan kader-kader yang baik,”

Namun, kata Bamsoet, tidak menutup kemungkinan justru di daerah itu mantan napi justru menjadi tokoh masyarakat. (JS)

KOMENTAR
Tags
Lihat selanjutnya
Close