Politik

Korupsi Jiwasraya, Gerindra Dorong Panja bukan Pansus

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Jika sebelumnya anggota fraksi-fraksi di DPR RI mendorong dibentuknya Pansus Jiwasraya terkait dugaan korupsi yang terjadi di BUMN itu mencapai Rp13,7 triliun, tapi belakangan cenderung membentuk panitia kerja (Panja).

“Gerindra mendorong pembentukan panitia kerja (panja) untuk skandal Jiwasraya dan Asabri. Karena kerja Panja akan lebih cepat daripada panitia khusus (Pansus),” kata Waketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Hanya saja kalau panja keanggotannya hanya satu komisi DPR, dan sebaliknya pansus lintas komisi DPR RI.

Menurut Wakil Ketua DPR RI itu, kalau Pansus akan membutuhkan waktu yang terlalu lama. Dan, apalagi proses hukum di pemerintah perlu direspons cepat, makanya lebih tepat dengan Panja Jiwasraya.

“Hampir semua fraksi sepakat untuk pembentukan panja. Gerindra pun akan terus berkomunikasi dengan fraksi-fraksi di DPR. Dimana sebagian besar fraksi berupaya untuk pengembalian uang, perbaikan kinerja dan perbaikan hukum,” jelas Dasco.

Bahwa kecenderungan pembentukan Panja tersebut setelah DPR mencermati kerja-kerja yang telah dilakukan pemerintah dalam kasus Jiwasraya dan Asabri yang berkaitan dengan masalah hukum dan pengembalian dana masyarakat.

Dengan demikian, pihaknya meminta komisi-komisi DPR untuk segera membentuk panja. “Jadi, DPR akan bekerja sekaligus merespon kerja pemerintah. Selanjutnya komisi-komisi terkait langsung kerja. Misalnya Komisi VI DPR terkait dengan pengawasan BUMN dan supervisi memperbaiki kinerja Jiwasrya dan Asabri,” tambah Dasco.

Sementara itu, Komisi XI DPR akan melakukan pengawasan dan supervisi bagaimana keuangan Jiwasraya dan Asabri tersebut bisa dikembalikan ke masyarakat (nasabah), dan itu kata Dasco, yang paling penting bahwa uang yang sudah hilang itu bisa dikembalikan.

“Uang yang hilang harus kembali. Itu yang terpenting,” pungkasnya.

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close