HukumLintas DaerahPeristiwa

Korupsi Dana Desa dan Buat SPJ Fiktif, Kades di Subang Dituntut 4 tahun Penjara

BANDUNG, SENAYANPOST.com – Yanto Agustian, seorang Kepala Desa (Kades) Cinangsi, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, dituntut penjara 4 tahun 6 bulan dan denda Rp 200 juta. Ia didakwa melakukan korupsi dana desa anggaran APBN tahun 2017.

Hal itu diungkapkan jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Subang, Faizal Akbar dalam sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, Rabu (12/6).

Kasus itu bermula ketika wilayah yang dipimpin Yanto mendapat dana desa tahun anggaran 2017 senilai Rp 821 juta. Pencairan dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap pertama dicairkan Rp 493 juta.

Uang itu dialokasikan untuk bantuan modal BUMDES senilai Rp 150 juta, pembangunan infrastruktur jalan hotmix lingkungan di tiga RT senilai total Rp 291 juta. Serta pembangunan TPT di satu RT senilai Rp 52 juta lebih.

Kemudian, bersama bendahara mencairkan dana desa pada 22 Juni, 3 juli dan 11 Juli 2017. Setiap pencairan, terdakwa selalu meminta dana tersebut untuk disimpan sendiri tanpa melibatkan perangkat desa.

“Kemudian terdakwa meminta Ali Muspian selaku Humas LPMD untuk melaksanakan yang bukan merupakan tugas pokoknya yakni membuat laporan pertanggung jawaban keuangan dana desa dengan membuat SPJ fiktif,” ujar jaksa dalam persidangan.

Dengan modus itu, terdakwa dengan mudah membuat laporan dan menghindari pemeriksaan dari Inspektorat Pemkab Subang apabila ada perbedaan antara rencana anggaran biaya (RAB) dengan laporan pertanggungjawaban.

Akibatnya, kualitas pekerjaan pembangunan jalan tidak sesuai dengan spesifikasi standar. Terdakwa juga diketahui menjual hotmix untuk pembangunan jalan itu ke pihak lain seharga Rp 21 juta seberat 21 ton tanpa adanya musyawarah desa.

Perbuatan itu merugikan negara sebesar Rp 107.138.142, serta berdasarkan laporan hasil audit Inspektorat Pemkab Subang dan memperkaya diri terdakwa sebesar Rp 30 juta, saksi Ali Muspian senilai Rp 2 juta, saksi Zuherman senilai Rp 9 juta dan anggota LSM serta oknum wartawan senilai Rp 3 juta.

“Menuntut, majelis hakim agar menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan Mengharuskan terdakwa mengganti kerugian negara sebesar Rp 107,1 juta,” ujar jaksa.

Sidang kasus ini dijadwalkan berlanjut pekan depan dengan agenda pembelaan terdakwa.

KOMENTAR
Tags
Show More
Close