Wawancara Khusus

Konspirasi Gagalkan Eksekusi Sriwedari

BEBERAPA orang Anggota DPRD Kota Surakarta mendatangi Pengadilan Negeri Surakarta dan meminta Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Krosbin Lumban Gaol, SH, MH untuk membatalkan Penetapan Eksekusi Pengosongan terhadap tanah Sriwedari.

Selain itu, Kantor Pertanahan Surakarta juga berusaha untuk menggagalkan eksekusi tersebut dengan menerbitkan Sertipikat Hak Pakai 40 dan 41 atas nama Pemkot Surakarta paska putusan kepemilikan atas tanah Sriwedari telah berkekuatan hukum tetap.

Langkah politik DPRD Solo tersebut menjadi perhatian masyarakat dan mendapat protes keras dari ahli waris Wirjodingrat pemilik Sriwedari.

Kali ini kami berusaha untuk mewawancarai pengacara Ahli waris Dr H. Anwar Rachman, SH, MH. Berikut hasil wawancara lengkapnya:

Pihak BPN menyatakan bahwa sertipikat hak pakai 40 dan 41 tersebut asli tidak palsu, tanggapan Anda?

Benar, blangkonya asli dan bisa juga sertipikat tersebut resmi diterbitkan BPN, tetapi yang palsu adalah isinya atau data-data yuridis dalam sertipikat tersebut.

Kasus seperti ini kan banyak, dulu tahun 1990 di Surabaya terkenal dengan kasus sertipikat tanah oloran. Pantai timur Surabaya, diterbikan sertipikat BPN, sertipikat tersebut keluar masuk bank jadi jaminan kredit, saat di cek, BPN menyatakan asli, namun saat akan dieksekusi tanahnya gak ada, karena tanah laut yang pasang surut itulah yang diterbitkan sertipikat oleh BPN.

Ini yang disebut sertipikat aspal, asli tapi palsu atau abal-abal dan secara hukum tetap disebut palsu.

Lalu dimana letak kepalsuan sertipikat HP 40 dan 41?

Tanah sriwedari seluas 99.889 M2 tersebut adalah milik syah ahli waris Wirjodiningrat berdasarkan RVE No:295, Akte Jual Beli No:10 tgl 13 Juli 1877, Akte Resident Surakarta No:19 tgl 05 Desember 1877, Peta Minuut Blad:10 dari Kantor Pendaftaran Tanah Surakarta, diperkuat Putusan MA No:3000-K/Sip/1981 17 Maret 1983 Jo No:125-K/TUN/2004 Jo No:3249-K/Pdt/2012 tanggal 5 Desember 2013 yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan seluas 99.889 M2 terletak Jl. Brigjen Slamet Riadi Solo tersebut, adalah milik syah ahliwaris Wirjodiningrat.

Artinya terhitung sejak tanggal 5 Desember 2013 tanah tersebut sudah milik syah ahli waris, sedangkan Pemkot Solo tidak mempunyai alas hak atau bukti sama sekali terhadap tanah tersebut.

Menurut media, SHP 40, 41 a/n Pemkot tersebut diterbitkan thn 2015 sedangkan putusan kepemilikan tanah sriwedari telah berkekuatan hukum tetap sejak 5 Desember 2013, artinya isi/data sertipikat tersebut tidak benar/palsu karena seharusnya BPN terbitkan sertipikat atas nama ahli waris bukan atas nama Pemkot.

Selain itu alas hak di situ dinyatakan perolehan hak berasal dari tanah negara, padahal dalam putusan pengadilan dinyatakan dengan habisnya HGB No:22 tanah kembali menjadi hak eigendom verponding 295 milik Wirjodiningrat, di sinilah letak pidana pemalsuannya melanggar Pasal 264 KUHP yakni membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hak dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan.

Selain itu, KUHP juga mengancam pidana yang sama barang siapa yang dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu.

Bentuk-bentuk pemalsuan surat itu antara lain: membuat surat palsu, membuat isinya bukan semestinya (tidak benar), mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Perbuatan tersebut dilakukan tahun 2015, sedangkan putusan inkracht pengadilan tahun 2013 dan Walikota ditegur (aanmaning) Pengadilan tanggal 31 Agustus 2015, sehingga dengan demikian unsur-unsur pidana dari tindak pidana pemalsuan telah terpenuhi yakni pada waktu memalsukan surat itu telah ada maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan yang mendatangkan kerugian, faktanya sertipikat dimaksud saat ini dipakai untuk menghalangi eksekusi.

Pihak BPN menyatakan bahwa karena telah terbit SHP 40 dan 41, maka untuk pembatalannya harus diajukan gugatan terlebih dahulu ke PTUN, tanggapan Anda?

Tadi telah kami sampaikan bahwa putusan inkracht pengadilan yang menyatakan bahwa tanah Sriwedari milik syah ahli waris ada sejak tahun 2013, sedangkan sertipikat terbit tahun 2015 artinya keputusan BPN tersebut bertentangan dengan putusan pengadilan dan selain itu keputusan BPN berupa sertipikat dimaksud telah membatalkan putusan pengadilan.

Menurut hukum, putusan pengadilan dalam sistematika hukum Indonesia sama dengan norma-norma dalam UU yang mengikat para pihak, artinya keputusan BPN menerbitkan sertipikat HP 40 dan 41 tersebut adalah batal demi hukum yakni keputusan tersebut dianggap tidak pernah ada tanpa diperlukan suatu keputusan hakim atau keputusan suatu badan pemerintahan batalnya keputusan dimaksud.

Jadi eksekusi tetap lanjut? Tidak menunggu pembatalan sertipikat 40, 41 dari PTUN?

Tetap bisa dilaksanakan, karena sertipikat tersebut batal demi hukum yakni sertipikat terebut sejak awal dianggap tidak ada, karena bertentangan dengan peraturan perudangan-undangan yang lebih tinggi.
Motif penerbitan sertipikat ini memang menuju ke arah itu, yakni oleh karena ada sertipikat baru, ya gugat batalkan dulu, setelah putusan pembatalan inkrancht, terbitkan lagi sertipikat baru, begitu seterusnya.

Dan hal ini kan telah dilakukan oleh BPN dalam perkara pembatalan HP 11 dan 15 dan saat ini diulangi lagi artinya memang ini modus untuk menjadikan perkara ini terus berlanjut tidak selesai tuntas.

Secara hukum tindakan ini melanggar asas litis finiri oportet artinya setiap perkara harus ada akhirnya dan hal ini untuk menjamin kepastian hukum warga negara (lihat putusan MK No:34/PUU-XI/2013 tanggal 22 Juli 2013).

Jadi untuk batalkan eksekusi ini yang merupakan kewajiban hukum Walikota tersebut, BPN terbitkan sertipikat abal-abal/palsu, Walikota ajukan PK seolah-olah ada bukti baru, DPRD intervensi Pengadilan, hal-hal tersebut dalam hukum disebut sebagai permufakatan jahat dan atau tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh penguasa.

Dalam berbagai kesempatan, Walikota menyatakan bahwa apabila pengadilan nekad eksekusi Sriwedari, maka akan berhadapan dengan rakyat, tanggapan Anda?

Ini artinya Walikota mengeluarkan ancaman/intimidasi kepada pengadilan sebagai representatif negara dan merupakan bentuk pembangkangan terhadap negara.

Ini ironis, tanah sriwedari itu milik syah ahli waris sejak 1983, disewakan Walikota kepada pengusaha dan rakyat kecil yang berdagang di situ ditarik retribusi, tanah bukan miliknya dipakai rakyat kecil untuk cari makan ditarik retribusi.

Ahli waris saja sebagai pemilik syah tanah tersebut tidak tega menarik retribusi kepada rakyat kecil, namun Walikota yang bukan pemilik tanah kok tega-teganya menarik retribusi kepada rakyat kecil dan disaat terjepit kena masalah hukum seperti ini, masih tega mau minta rakyat dijadikan bemper/tameng.

Padahal Walikota saat dilantik telah bersumpah bahwa akan memenuhi kewajiban sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 45 dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa.

Selain itu, sesuai pasal 65 huruf b UU No:23 Tahun 2014 tentang Pemda menyatakan tugas Walikota adalah menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat dan sekarang saat terjepit memprovokasi masyarakat untuk melawan eksekusi Pengadilan, artinya Walikota telah melanggar sumpah dan melanggar UU yakni tidak patuh dan tunduk pada UU yang memerintahkan untuk menyerahkan tanah sriwedari tersebut kepada ahli waris sebagai pemilik yang syah.

Anda tadi menyatakan ada permufakatan jahat/tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh penguasa, lalu siapa yang seharusnya berwenang menegur serta melakukan pengawasan?

Banyak lembaga pengawas, internal ada inspektorat, bidang administrasi keuangan ada BPK, BPKP, bidang hukum ada Polisi, Jaksa dan KPK dan bidang politik ada DPRD, namun sayang dalam masalah ini hampir semua lembaga-lembaga tersebut mandul yakni tidak bekerja secara maksimal.

Padahal sesuai ketentuan hukum, semua orang kedudukannya sama di depan hukum, namun kenapa pelanggaran hukum Walikota yang sudah kasat mata seperti itu kok dibiarkan?

Apa ahli waris tidak mengadu ke aparat penegak hukum?

Ada beberapa laporan/pengaduan ahli waris ke Polisi, di antaranya perkara pengajuan bukti baru (novum) palsu dan memberikan keterangan palsu di bawah sumpah di pengadilan Surakarta, ahli waris telah mengadukan Walikota FX Hadi Rudyatmo dan Kakantah Solo Sriyono, SH, MKn ke Bareskrim Polri No:LP/666/VI/2015/ Bareskrim, tgl 1 Juni 2015 dan penyidikan perkara ini dilakukan di Ditkrinum Polda Jateng dan untuk pidana pengrusakan barang yang telah disita, perampasan serta menyebarkan berita bohong dan menyesatkan (Pelanggaran UU ITE) dengan Terlapor Walikota dan Sunu Duto Widyomarmo Kakantah Surakarta saat itu, ke Polres Surakarta No:STBP/691/XII/2018/Reskrim tanggal 10 Desember 2018 dan No:STBP/40/I/2019/Reskrim tanggal 14 Januari 2019.

Untuk itu, kemarin, kami sudah mendatangi Kepolisian dan meminta agar polisi segera meningkatkan status penanganan perkara tersebut ke penyidikan karena bukti-bukti dan saksi telah lebih dari cukup. Untuk perkara tipikornya, Insya Allah minggu depan ahli waris akan lapor ke KPK di Jakarta.
Tanggapan Anda tentang beberapa Anggota DPRD Kota Surakarta yang telah mendatangi Pengadilan dan meminta KPN Surakarta untuk membatalkan eksekusi Sriwedari?

Langkah teman-teman DPRD Surakarta tersebut telah of side (keluar garis) dan harus disemprit. Hal ini karena berdasarkan ketentuan Pasal 10 UU No:23 th 2014 tentang Pemda bahwa lembaga peradilan masuk urusan Pemerintah Absolut.

Yakni kewenangan pemerintah pusat, sedangkan DPRD menurut ketentuan Pasal 364 UU No:14 Th. 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Sehingga dengan demikian oleh karena Pengadilan itu lembaga pemerintah pusat yang ada di daerah, maka DPRD tidak mempunyai kewenangan mengawasi lembaga peradilan apalagi intervensi lembaga peradilan.

Dan sesuai Pasal 3 (2) UU No:48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang karena kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat 1 UUD 45) dan tugas pokok lembaga peradilan adalah untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Pelanggaran hukum oleh Walikota telah jelas sebagaimana terurai di atas, namun anehnya DPRD tidak melakukan tugasnya dengan baik dan benar yakni tidak melakukan pengawasan terhadap kinerja Walikota.
Padahal sebagaimana ketentuan Pasal 366 (1) huruf (h) UU No:14 Th. 2014 tersebut, DPRD Kabupaten/Kota mempunyai wewenang dan tugas: meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/ walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kab/kota dan hal tidak penah dilakukan oleh DPRD Surakarta.

Walikota telah melanggar peraturan perundang-undangan dan telah melanggar sumpah jabatan, mestinya DPRD mempergunakan hak interpelasi sebagaimana ketentuan Pasal 371 (3) UU No:17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yakni hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan untuk dan selanjutnya dapat diberhentikan sesuai PP No 6 tahun 2005 pasal 123 ayat (2) huruf (d) dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah; huruf (f) melanggar larangan bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah, namun anehnya DPRD bukannya menegur Walikota namun malah melakukan intervensi kepada pengadilan yakni meminta eksekusi dibatalkan. (**)

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close