Lahan

Konflik Lahan Sawit, Warga dan Perusahaan Perkebunan Memanas di Sumsel

SUMSEL, SENAYANPOST.com – Akibat konflik lahan, warga dan petugas keamanan dari perusahaan perkebunan sawit PT Lonsum Riam Indah Estate di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Provinsi Sumatera Selatan, memanas dan nyaris bentrok.

“Suasananya semakin panas. Warga minta jangan dipanen dulu sebelum masalah ini selesai, tapi perusahaan tetap panen,” ujar pemerintah desa setempat, Dumiyati, di Muratara, Sumsel, Selasa (10/9/2019).

Warga yang sebelumnya melakukan unjuk rasa yang berasal dari Desa Bina Karya dan Biaro Baru Kecamatan Karang Dapo serta Desa Mandi Angin Kecamatan Rawas Ilir meminta agar perusahaan tidak melakukan aktivitas panen buah kelapa sawit.

Warga meminta selama konflik lahan belum menemui titik terang, lahan yang bermasalah harus distop dari aktivitas panen. Akan tetapi, pihak perusahaan bersikukuh melakukan panen buah sawit dengan dikawal oleh petugas keamanan perusahaan. Bahkan, sejumlah aparat kepolisian dan anggota Brimob pun disiagakan untuk mengamankan agar tidak terjadi bentrok.

Dalam aksi unjuk rasa sebelumnya itu, warga menuntut PT Lonsum agar menyerahkan lahan plasma kepada masyarakat seluas 480 hektare atau sebanyak 240 paket yang diperjuangkan sejak tahun 1995.

“Semuanya 240 paket, satu paketnya dua hektare, jadi ada 480 hektare. Kami menuntut ini bukan baru hari ini, tapi dari tahun 1995, tidak selesai-selesai,” kata warga, Eldalilah.

Dia bersama warga lainnya bukan bermaksud ingin mengambil lahan milik perusahaan, melainkan mengambil yang sudah menjadi hak masyarakat. “Pokoknya kami masyarakat ingin mengambil hak kami, kami tidak mengambil punya perusahaan, kami mengambil yang sudah menjadi hak kami,” tegas Eldalilah.

Sementara itu, Manajer PT Lonsum Riam Indah Estate, Sahrul mengatakan, permasalahan ini sebenarnya sudah selesai sejak tahun 2011 lalu. Kala itu, sebelum Kabupaten Muratara terbentuk, Bupati Musi Rawas, Ridwan Mukti, telah membentuk tim kelompok kerja terkait lahan plasma masyarakat.

Ketika itu diputuskan bahwa lahan seluas 480 hektare atau sebanyak 240 paket tersebut tidak memenuhi syarat untuk dijadikan lahan plasma. “Itu pegangan kami, nah sekarang PT Lonsum ini mempunyai HGU yang taat membayar pajak,” kata Sahrul.

Pihaknya mengimbau masyarakat yang merasa tidak puas dengan keputusan pada tahun 2011 tersebut agar menuntut permasalahan ini melalui jalur hukum. “Apabila masyarakat tidak puas, silahkan tuntut secara hukum, jangan dengan cara anarkis atau penahanan lahan seperti ini,” jelasnya. (WS)

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close