Opini

Komunis Teriak Komunis?

Beberapa tahun belakangan ini isu komunisme kembali marak. Paling menonjol, isu komunisme ini dikaitkan dengan Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sampai saat ini selalu dikaitkan dengan Bung Karno dan merupakan kelanjutan dari Partai Nasional Indonesia (PNI). Pemerintahan Soekarno berakhir pasca pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI).

PDI Perjuangan dituduh sebagai sarang komunis. Ketika PDI Perjuangan menjadi salah satu partai yang mengusung Joko Widodo, maka Joko Widodo pun disebut-sebut komunis. Lebih parah lagi, pemerintahan Joko Widodo disebut rezim komunis.

Begitulah pola pikir yang tertanam di kalangan sebagian masyarakat yang tidak belajar sejarah, bahkan mungkin tidak peduli dengan sejarah, sehingga mereka mudah terhasut.

Faktanya, paham komunisme dibawa masuk oleh Hendricus Josephus Franciscus Marie Sneevliet pada 1913 ke Hindia Belanda, cikal bakal Indonesia. Kemudian dikembangkan oleh para aktivis Sarekat Islam (SI), yaitu Semaoen dan Darsono.

Sarekat Islam semula bernama Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Hadji Samanhoedi pada tahun 1905. Kemudian namanya berubah menjadi Sarekat Islam sejak 1912 ketika pucuk pimpinan organisasi ini dipimpin oleh Hadji Oemar Said Tjokroaminoto (HOS Tjokroaminoto).

Semaoen adalah salah satu murid HOS Tjokroaminoto. Beberapa murid HOS Tjokroaminoto lainnya adalah Soekarno (Bung Karno) dan Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo (SMK), Alimin dan Moeso.

Ketika komunisme dibawa masuk oleh Sneevliet pada tahun 1913, lima tahun sebelumnya sudah ada Boedi Oetomo sebuah organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Soetomo dan para mahasiswa STOVIA yaitu Goenawan Mangoenkoesoemo dan Soeraji pada tanggal 20 Mei 1908.

STOVIA (School tot Opleiding van Indische Artsen) adalah sekolah untuk pendidikan dokter pribumi di Batavia pada zaman pemerintahan kolonial Belanda, cikal bakal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta.

Paham komunisme yang dibawa Sneevliet ternyata lebih memikat para pemuda yang menjadi aktivis di Sarekat Islam, karena mereka merasakan Sarekat Islam kurang memperhatikan nasib buruh pada umumnya.

Di tahun 1914 Sneevliet mendirikan ISDV (Indische Sociaal Democratische Vereeniging) atau Perhimpunan Demokratis Sosial Hindia. Barulah pada tahun berikutnya, 1915, Semaoen mulai aktif di ISDV dan berinteraksi dengan Sneevliet.

Perkembangan selanjutnya, di tahun 1920, ISDV berubah nama menjadi Partai Komoenis Hindia (PKH), dan Semaoen menjabat sebagai Ketua, didampingi Darsono sebagai Wakil Ketua. Alimin dan Moeso juga bergiat di PKH ini. Empat tahun kemudian, 1924, PKH berganti nama menjadi PKI (Partai Komoenis Indonesia). Nama Indonesia sudah digunakan para aktivis komoenis jauh sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Dua tahun kemudian, PKI merasa sudah kuat. Maka, Alimin dan Moeso pun melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Kolonial Belanda, pada tahun 1926, di dua daerah yaitu Sumatera Barat dan Jawa Barat. Pemberontakan ini dengan mudah ditumpas pemerintah Kolonial Belanda, bahkan sejak 1927 PKI dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Sejak itulah PKI bergerak secara senyap (klandestein).

Salah satu tokoh pemberontakan ini, Moeso, adalah sosok kelahiran Kediri, Jawa Timur, pada tahun 1897. Orangtua Moeso bernama KH Hasan Muhyi alias Rono Wijoyo yang pernah tergabung sebagai anggota pasukan Pangeran Diponegoro. Orangtua Moeso adalah perintis sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Kapurejo, di Kediri, Jawa Timur, sejak tahun 1926.

Di tahun 1927, tepatnya tanggal 4 Juli 1927, didirikan Perserikatan Nasional Indonesia di Bandung oleh Dr. Tjipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr Iskaq Tjokrohadisuryo dan Mr Sunaryo. Soekarno yang saat itu menjabat sebagai Ketua ASC (Algemeene Studie Club) beserta para pelajar ASC lainnya menyatakan bergabung ke dalam Perserikatan Nasional Indonesia.

Barulah di tahun 1928, perserikatan ini berganti nama menjadi Partai Nasional Indonesia (PNI), yang cita-cita politiknya diteruskan antara lain oleh PDI Perjuangan.

Keberadaan PNI dianggap membahayakan pemerintah kolonial Belanda, karena menyebarkan ajaran dan semangat kemerdekaan. Maka, pemerintah kolonial Belanda pun melakukan serangkaian penangkapan terhadap para tokoh PNI hingga menjelang kejatuhannya oleh Jepang di tahun 1942 pada kancah Perang Asia Timur Raya.

Di awal-awal kemerdekaan, gerakan PKI yang sebelumnya tertutup, mulai tampil ke permukaan. PKI mendukung apa saja yang menjadi kebijakan Presiden Soekarno, demi menjaga eksistensinya.

Namun, PKI berulah lagi ketika pada 1948 Moeso memproklamasikan Republik Soviet Indonesia di Madiun, karena kecewa dengan Perjanjian Renville. Tak hanya Moeso, Perjanjian Renville pun mengecewakan SM Kartosoewirjo, sehingga pada Agustus 1949 ia memproklamasikan Negara Islam Indonesia di Malangbong, Jawa Barat.

Pemerintahan Soekarno tidak pernah menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang, meski sudah melakukan kudeta berdarah pada September 1965. Barulah pada tanggal 12 Maret 1966, Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 1/3/1966 perihal pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI), dengan mengatasnamakan Presiden Soekarno, berlandaskan Supersemar (Surat Perintah 11 Maret).

Supersemar adalah surat perintah yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966. Isinya, menginstruksikan Soeharto selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu guna mengatasi situasi keamanan yang buruk pada saat itu.

Di masa pemerintahan Soeharto, komunisme adalah musuh bersama, bahaya laten yang dikhawatirkan sewaktu-waktu bisa bangkit kembali. Bahkan saking khawatirnya, terjadi penculikan sejumlah aktivis demokrasi pada 1997-1998 yang melibatkan nama Prabowo Subianto.

Para aktivis demokrasi itu, diposisikan sebagai sosok pemuda yang berpaham kiri (komunisme). Beberapa diantaranya adalah Desmond Junaidi Mahesa, Haryanto Taslam, Pius Lustrilanang, Faisol Reza, Rahardjo Walujo Djati, Nezar Patria, Aan Rusdianto, Mugianto, Andi Arief.

Kini, sebagian dari mereka ada yang bergabung dalam kiprah politik bersama sang mantan penculiknya. Yaitu, Desmond Junaidi Mahesa kini menjadi politisi Gerindra, dan menjabat sebagai Wakil ketua komisi III DPR RI.

Almarhum Haryanto Taslam pernah menjabat sebagai Direktur Media Center Gerindra, dan Dewan Pembina Partai Gerindra, sampai akhir hayatnya. Haryanto Taslam meninggal dunia pada Maret 2015.

Pius Lustrilanang dan Aan Rusdianto juga aktif di Partai Gerindra. Bahkan Pius kini menjadi anggota DPR RI di partai yang didirikan Prabowo Subianto.

Mantan korban penculikan yang kini aktif di partai politik selain Gerindra adalah Rahardjo Walujo Djati (PDIP), Faisol Reza (Wakil Sekjen DPP PKB), dan Andi Arief (Wasekjen Partai Demokrat).

Andi Arief pernah mengatakan, penggerudukan yang dilakukan di rumahnya di Lampung menandakan bahwa negara ini merupakan negara Komunis. Rumah Andi Arief konon digeruduk karena diduga terlibat penyebaran hoax tentang 7 kontainer surat suara yang sudah dicoblos di Tanjung Priok, untuk kemenangan paslon tertentu.

Lha, dulu dia dituduh berpaham komunis hingga mengalami penculikan. Kini, ia menuduh Indonesia sebagai negara komunis.

Rupanya sekarang sedang musim, “komunis teriak komunis…”

KOMENTAR
Tags
Show More
Close