Nasional

Komisi VIII DPR RI Minta Pemerintah RI Aktif Lindungi Muslim Uighur

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Anggota Komisi VIII DPR RI Deding Ishak meminta Pemerintah Indonesia segera mengambil langkah-langkah diplomatik dan bertindak proaktif dalam menciptakan perdamaian dan penegakan HAM guna melindungi umat Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, Tiongkok.

“Informasi pelanggaran HAM kepada umat Muslim Uighur di Xinjiang, China, sangat menyinggung perasaan umat Muslim di Indonesia,” kata Deding dalam siaran pers di Jakarta, kemarin, menanggapi demonstrasi umat Islam terhadap Kedutaan Besar Tiongkok di Jakarta, Jumat (21/12/2018).

Deding mendesak Pemerintah Indonesia segera melakukan langkah-langkah diplomatik sesuai prinsip politik bebas dan aktif menciptakan perdamaian dan penegakan hak asasi manusia (HAM) di Uighur. Kondisi umat Muslim di Uighur telah menjadi keresahan bagi umat Islam di Indonesia.

“Pemerintah Indonesia bisa saja memanggil Duta Besar Tiongkok untuk Republik Indonesia untuk memberikan penjelasan yang sebenarnya kepada masyarakat Indonesia, khususnya kepada masyarakat Islam, melalui Ormas-Ormas Islam yang ada di sini,” ujarnya.

Deding yang juga Ketua Umum DPP Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) ini khawatir jika Pemerintah Indonesia berdiam diri maka akan mengganggu hubungan diplomatik kedua negara karena umat Islam di Indonesia akan mengambil langkah sendiri untuk menghentikan pembantaian Muslim Uighur oleh Pemerintah Tiongkok.

Anggota Fraksi Partai Golkar (FPG) DPR RI ini meminta Pemerintah Tiongkok mau memberikan penjelasan yang sebenarnya mengenai keadaan masyarakat Muslim Uighur dan bekerjasama dengan lembaga-lembaga internasional untuk mengatasi berbagai masalah dan tindakan yang bertentangan dengan kemanusiaan.

“Kami juga mengimbau PBB dan OKI untuk mengadakan pertemuan darurat guna membahas masalah Uighur dan mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan internasional. PBB dan OKI memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan perdamaian dan mencegah segala bentuk kekerasan di belahan dunia manapun,” ujarnya.

Dia menekankan, apapun alasannya Pemerintah Tiongkok tidak dibenarkan melakukan tindakan kekerasan kepada masyarakat yang lemah dan tidak berdosa yang semestinya dilindungi. Jika isu separatisme yang menjadi masalah maka seharusnya diselesaikan melalui meja perundingan.

“Pemerintah Tiongkok, sebaiknya melakukan pendekatan politik yang elegan dan berorientasi pada kesejahteraan terhadap mereka yang dianggap melakukan aksi separatisme. Bukan dengan tindakan represif dan brutal yang justru bertentangan dengan prinsip HAM dan juga menimbulkan ketersinggungan bagi komunitas dunia Islam,” demikian Deding Ishak. (JS)

KOMENTAR
Tags
Show More
Close