Teknologi

Kominfo Bakal Denda Pelaku Penyalahgunaan Data Pribadi Hingga Ratusan Miliar

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan menjatuhkan denda hingga ratusan miliar untuk pelaku penyalahgunaan data pribadi.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengungkapkan denda tersebut ada dalam draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang sudah selesai dibuat.

“Gede banget, ada nominalnya miliaran ada puluhan miliar, ratusan miliar. Ini pelanggaran yang sangat berat,” kata dia di kantor Kominfo, Jakarta, Rabu (22/1/2020).

Saat DPR-RI telah mengesahkan 50 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang ditetapkan sebagai program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2020.  Dari total keseluruhan tersebut, RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) telah masuk ke dalam Prolegnas.

Walaupun sudah rampung rancangannya dan masuk Prolegnas, kata Semuel, draft tersebut belum bisa diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena masih menunggu diteken oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM, Mahfud MD.

“Nah ini sudah, (tapi) menunggu satu paraf dari Menko Polhukam,” ujarnya”

Ia menjelaskan, rancangan aturan tersebut lebih banyak hukuman denda dibandingkan sanksi pidana bagi penyalahgunaan data-data pribadi milik publik. Namun Semuel tidak mengungkapkan alasan kenapa bisa seperti itu.

Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) I Ketut Prihadi Kresna membenarkan pernyataan Semuel terkait hukuman yang ada di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi. Ia mengatakan, salah satu sanksi pidana paling berat pada beleid tersebut adalah bagi orang yang menyalahgunakan Kartu Tanda Penduduk atau KTP.

“Dalam RUU itu kalau benar ada KTPnya, dan memalsukan hukumannya cukup tinggi. Mengambil alih KTP. Siapa yang mengumpulkan tidak sah juga kena. Ini ada dan hukumannya cukup berat,” ungkapnya.

“Pidana itu adalah ini mengambil data dan mengakui data pribadi orang,” tuturnya.

Sehingga walaupun nanti aturan tersebut diterbitkan, Ketur meminta kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati dengan data pribadinya, Karena data pribadi di era digital seperti sekarang menjadi barang berharga.

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close