Hukum

Komentar Novanto atas Vonis 15 Tahun Bui

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 15 tahun penjara kepada mantan Ketua DPR, Setya Novanto. Namun begitu, Novanto bersikukuh tak terlibat dalam kasus korupsi proyek e-KTP.

Novanto mengaku sama sekali tak tahu dan terlibat dalam pengurusan anggaran sampai pengadaan senilai Rp5,8 triliun itu.

Mantan Ketum Golkar ini juga mengklaim tak tahu mengenai bagi-bagi uang dalam proyek yang ditaksir merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun itu.

“Masalah tender, masalah apa yang disampaikan tadi itu tidak sesuai dengan persidangan semua. Dan tidak pernah dari awal, tidak mengikuti dan mengetahui, dan tentu itulah yang saya sangat kaget juga,” ujar Novanto usai persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (24/4/2018).

Novanto juga mengaku sudah kooperatif dengan penyidik maupun penuntut umum KPK selama proses hukum yang menjeratnya ini. Ia menyebut sudah menyerahkan daftar penerima uang proyek e-KTP sebagai bagian permohonan justice collaborator (JC) yang diajukannya.

“Tentu saya dengan KPK sudah sangat kooperatif. Sudah mengikuti apa semua secara baik, baik kepada penyidik, JPU. Saya hormat dan sudah melaksanakan sebaik mungkin,” katanya.

Baca juga: Setnov Juga Diminta Bayar US$7,3 Juta dan Dicabut Hak Jabatan Publik

Untuk itu Novanto mengaku terkejut dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang menghukumnya dengan 15 tahun pidana penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan.

Novanto menyebut Majelis Hakim tak mempertimbangkan fakta yang muncul selama proses persidangan.

“Pertama-tama, saya sangat shock (kaget) sekali karena apa yang didakwakan dan apa yang disampaikan perlu dipertimbangkan. Karena tidak sesuai dengan persidangan yang ada,” ucapnya.

Baca juga: Setya Novanto Divonis Hukuman 15 Tahun Penjara

Namun, ia mengaku tetap menghormati dan menghargai putusan Majelis Hakim yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Yanto serta anggota hakim Emilia Djajasubagia, Anwar, Ansyori Syarifudin, dan Franky Tambuwun tersebut. Novanto meminta waktu untuk memutuskan langkah hukum selanjutnya atas putusan ini.

“Saya tetap menghormati dan menghargai. Saya lagi minta waktu untuk mempelajari dan konsultasi dengan keluarga dan juga dengan pengacara,” katanya.

Diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 15 tahun pidana penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan terhadap terhadap Setya Novanto.

Tak hanya itu, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar USD7,3 juta dikurangi uang yang telah dikembalikan kepada KPK sebesar Rp5 miliar subsider 2 tahun pidana penjara.

Novanto juga mendapat pidana tambahan lainnya berupa pencabutan hak politik Novanto selama lima tahun setelah menjalani pidana pokok.

Majelis Hakim menyatakan Novanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi secara bersama-sama terkait proyek pengadaan e-KTP.

Majelis Hakim menyatakan, Novanto terbukti memperkaya diri dari proyek e-KTP. Novanto diyakini telah menerima uang USD7,3 juta dari Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo dan Johannes Marliem dari perusahaan Biomorf.

Pemberian uang kepada Novanto melalui pengusaha Made Oka Masagung dan keponakannya Irvanto Hendra Pambudi. Berdasarkan fakta persidangan, kata hakim, uang kepada Novanto dialirkan melalui sistem barter antar-money changer.

Selain itu, Novanto juga terbukti menerima jam tangan merek Richard Mille tipe RM 011 senilai USD135.000 atau sekitar Rp1,3 miliar dari Andi Narogong dan Johannes Marliem. Pemberian itu sebagai ucapan terima kasih karena telah meloloskan anggaran proyek e-KTP di DPR.

Jam tangan itu telah dikembalikan kepada Andi, lantaran sudah ramai pemberitaan soal penyidikan KPK dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP. Novanto juga terbukti memperkaya pihak lain dan sejumlah korporasi.

Perbuatan Novanto tersebut ‎dinilai telah melanggar Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KOMENTAR
Tags
Lihat selanjutnya
Close