Nasional

Klarifikasi MUI DKI soal Shalat Jumat 2 Gelombang: Tidak untuk Jakarta

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta memberikan penjelasan tentang Fatwa MUI DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2020.

Fatwa itu menjadi pembicaraan publik lantaran salah satu poin di dalamnya membolehkan pelaksanaan salat Jumat secara bergelombang.

Menurut Ketua MUI DKI Jakarta, Munahar Muchtar, fatwa itu berdasarkan referensi yang dikumpulkan dari para ulama dunia, yang membolehkan pelaksanaan salat Jumat bergelombang saat adanya situasi yang darurat.


Namun, ia menegaskan situasi darurat itu saat ini belum ada di Jakarta sehingga tidak relevan bila diterapkan.

“Memang tidak mungkin untuk di Indonesia. Artinya untuk salat Jumat di Indonesia memang tidak memungkinkan untuk dua gelombang. Kenapa karena memang banyaknya tempat-tempat yang memang bisa kita pergunakan. Musala dan masjid, majelis taklim dan juga aula dan mungkin juga nyambung ke lapangan bisa,” kata Munahar dalam konferensi pers di Kantor MUI Pusat, Kamis (4/6/2020).

Munahar pun meminta masyarakat memandang fatwa MUI DKI Jakarta tersebut sebatas sebagai referensi seputar tata cara ibadah salat Jumat, bukan untuk diterapkan di Jakarta saat ini.

“Cuma sebagai referensi, sekali lagi bahwa apa fatwa yang dikeluarkan MUI DKI mungkin secara umum misalnya ketika berada di Eropa, negara di mana umat muslim sulit beribadah, mungkin bisa saja,” jelasnya.

Selanjutnya, Munahar menegaskan MUI DKI Jakarta sepenuhnya mengikuti Fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2000. Fatwa itu menyebutkan bahwa salat jumat bergelombang (dua gelombang atau lebih) tidak sah.

Fatwa itu sebelumnya kembali ditegaskan oleh MUI melalui taujihad yang disampaikan usai menggelar pertemuan dengan MUI DKI Jakarta.

Dalam taujihad itu dinyatakan bahwa Fatwa Nomor 5 Tahun 2000 dianggap masih relevan hingga saat ini. Fatwa itu mengatakan salat Jumat bergelombang adalah tidak sah, sekalipun dalam keadaan pandemi saat ini.

Wasekjen MUI Zaitun Rasmin menuturkan bahwa pada dasarnya tidak ada pertentangan fatwa antara MUI Pusat dan MUI DKI Jakarta.

“Bahwa ternyata kedua fatwa itu tidak bertentangan. Ini kita dengarkan langsung alasan dari MUI DKI, pertama adalah mengikuti kaidah. Apa yang bisa disatukan harus disatukan, salah satunya taujihad,” kata Zaitun.

“Yang MUI DKI Jakarta tadi dimaksudkan dalam keadaan khusus di luar Indonesia. Tapi payung itu sudah disiapkan andaikan terjadi (situasi minim tempat beribadah),” pungkasnya.

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close