Hukum

Klaim Punya Bukti Baru, Mantan Menkes Siti Fadilah Ajukan PK

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Mantan Menteri Kesehatan (menkes), Siti Fadilah Supari, mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) atas kasus korupsi yang menjeratnya. Siti dipidana empat tahun penjara karena dinilai terbukti terlibat korupsi pengadaan alat kesehatan.

Kuasa hukum Siti, Ahmad Cholidin, mengatakan ada tiga alasan yang mendasari pengajuan PK Siti. Salah satunya karena ada bukti baru (novum).

Cholidin mengatakan, bukti baru yang dimaksud terkait dengan pengakuan dari saksi staf tata usaha Sekjen Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Ria Lenggawani yang mengaku telah mengubah tanggal dalam surat penunjukan langsung.

“Ibu Siti Fadilah terkena perkaranya pasal 3 (UU Tipikor) berkenaan dengan penunjukan langsung ini karena membuat rekomendasi penunjukan langsung, dan itu yang kita ingin bantah bahwasanya surat PL itu bukan inisiatif dari Menteri, tapi memang adanya satu rekayasa yang sistematis dari bawah ke atas,” kata Cholidin di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (31/5/2018).

Cholidin tak menampik kliennya memang menandatangani surat penunjukan langsung tersebut. Namun, terkait dengan adanya penyimpangan dalam surat tersebut tak diketahui oleh kliennya.

Alasan kedua yang mendasari pengajuan PK Siti karena adanya putusan yang bertentangan dengan vonis yang menjerat Mantan Sekretaris Ditjen Bina Pelayanan Medik Depkes RI 2006-2007 dan 2009 Mulya A. Hasjmy.

Dalam putusan Mulya, Cholidin mengklaim tidak ada keterlibatan Siti terhadap penunjukan langsung yang dilakukan oleh Mulya. Hal tersebut, lanjut Cholidin seharunsya menjadi pertimbangan oleh majelis yang memeriksa perkara.

“Yang ketiga soal kekhilafan hakim. Banyak sekali yang kita uraikan, seperti tidak pernah ada satupun kalimatnya yang sangat diulang-ulang. Kalimatnya ‘Mul tolong kamu tuntjuk Indofarma karena menunjuk Indofarma sama membantu PAN.’ Itu kalimatnya banyak yang di putusan itu. Padahal ini sudah dibuktikan putusanya itu tidak ada keterlibatan hal yang peran-peran yang lain. Tidak ada sama sekali,” pungkasnya.

Sebelumnya,  Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari divonis empat tahun penjara. Siti terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Selain hukuman empat tahun penjara, Siti juga diwajibkan membayar denda Rp200 juta subsider dua bulan kurungan.

Siti dianggap terbukti menyalahgunakan kewenangan selaku Menteri Kesehatan dan pengguna anggaran (PA) dalam kegiatan pengadaan alat kesehatan guna mengantisipasi kejadian luar biasa (KLB) tahun 2005 pada pusat penanggulangan masalah kesehatan (PPMK) Kemenkes. Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Siti menyebabkan kerugian keuangan negara sekitar Rp6,14 miliar.

Menurut majelis hakim, dalam pengadaan alkes mengatasi KLB tersebut, Siti membuat surat rekomendasi soal penunjukan langsung dan meminta kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen Mulya A. Hasjmy menunjuk langsung PT Indofarma sebagai perusahaan penyedia jasa.

Selain itu, Siti juga dinilai terbukti menerima suap sebesar Rp1,9 miliar. Uang tersebut diberikan oleh Direktur Keuangan PT Graha Ismaya Sri Wahyuningsih berbentuk Mandiri Traveller Cheque (MTC) sejumlah Rp500 juta. Uang juga diberikan dari Rustam Syarifudin Pakaya yang diperoleh dari Direktur Utama PT Graha Ismaya, Masrizal Achmad Syarif sebesar Rp1,37 miliar.

Siti terbukti melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

KOMENTAR
Tags
Lihat selanjutnya
Close