Nasional

Klaim Natuna oleh China, Pernyataan Prabowo Disayangkan

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Pernyataan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto terkait klaim kepemilikan perairan Natuna oleh China, disayangkan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana.

Sebelumnya, Menhan Prabowo menyampaikan kedua negara (Indonesia dan China) mempunyai sikap masing-masing, maka perlu ada solusi yang baik menyikapi permasalahan perairan Natuna tersebut.

“Kita tentunya gini, kita masing masing ada sikap. Kita harus cari satu solusi baiklah di ujungnya. Saya kira ada solusi baik. Pernyataan itu patut disayangkan,” kata Hikmahanto, dalam keterangannya, Jumat (3/1/2020).

Seharusnya Menhan Prabowo sebagai bagian dari pemerintah harus satu suara dengan yang disampaikan oleh Menlu Retno Marsudi di Kantor Menko Polhukam.

Hikmahanto juga menilai bahwa permasalahan Natuna Utara tidak seharusnya diselesaikan di meja perundingan mengingat China tidak mengakui Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Natuna Utara.

“Sementara Indonesia tidak mengakui klaim traditional fishing right China,” ujar Hikmahanto.

Selain itu, kata dia, perlu ada langkah nyata yang perlu dilakukan oleh Pemerintah adalah meningkatkan patroli di Natuna Utara dan melakukan penegakan hukum bila ada nelayan asing, termasuk asal China, yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal.

“Peningkatan patroli juga bertujuan agar nelayan-nelayan Indonesia saat melakukan aktivitasnya tidak mendapat gangguan dari kapal-kapal Coast Guard China,” ucap Hikmahanto.

Bahkan lanjut dia, yang perlu dipahami Indonesia tidak dalam situasi akan berperang, karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Coast Guard China.

Adapun wilayah laut yang diklaim oleh Indonesia adalah wilayah hak berdaulat (sovereign right) bukan wilayah kedaulatan (sovereignty) Indonesia.

“Wilayah di mana ada hak berdaulat dalam hukum laut berada di wilayah laut bebas, bukan di wilayah laut territorial,” tuturnya.

“Dalam konteks demikian pengerahan kekuatan TNI tidak dapat dilakukan di ZEE. Otoritas yang wajib dikerahkan adalah otoritas yang melakukan penegakan hukum,” sambungnya.

Di Indonesia otoritas tersebut adalah Bakamla, KKP dan TNI-AL.

Atas dasar ini solusi dalam bentuk perundingan dalam isu Natuna Utara sebagaimana yang disampaikan oleh Menhan tidak memiliki dasar di samping memang tidak diperlukan. (Jo)

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close