Opini

Kisah Hubungan RI-China dan Terobosan Global Jokowi

Oleh: Christianto Wibisono

HARI ini 14 November 1990 setelah beku sejak 30 Oktober 1967, Presiden Soeharto berkunjung ke Beijing memulihkan hubungan diplomatik kedua negara yang terjalin sejak 13 April 1950. ini memang langkah pelan pelan asal kelakon sebab Indonesia waktu itu lebih anti Tiongkok ketimbang hubungan AS RRT yang justru mengalami trobosan out of the box ketika KTT Nixon Mao 1972 oleh diplomasi Kissinger 1971.

Sayang kita nggak kebagian apa apa, Malah di tahun 1971, RRT pulih haknya sebagai anggota Tetap Dewan Keamanan PBB pada Sidang Umum PBB tahunan ke 26 1971 yang dipimpin Menlu Adam Malik selaku Presiden Majelis Umum PBB.

Karena jabatan Presiden MU PBB ini bergilir setiap tahun untuk satu negara anggota , maka perlu hampir 200 tahun agar jabatan itu bisa kembali ke suatu negara. Di dunia ada 195 negara tapi 2 negara belum/tidak jadi anggota yaitu Tahta Suci Vatikan dan Palestina.

Maka ironisnya adalah rezim Orde Baru Soeharto membekukan hubungan diplomatik Indonesia dengan RRT. Tapi justru Menlu Indonesia Adam Malik yang harus memimpin pengesahan kembalinya posisi Tiongkok menjadi Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB menggusur Taiwan yang secara “illegitimate” menguasai kursi DK PBB sejak 1949 selama 22 tahun sampai 1971.

Hubungan diplomati RI RRT sendiri baru akan mulai dibuka kembali 24 Feb 1989 saat diplomasi pelayatan Kaisar Hirohito dan Menlu RRT bertemu Pres Soeharto di Tokyo.

Dilanjutkan Menlu Qian Qichen dan Menlu Ali Alatas 3 Juli 1990 dan penandatangan nota diplomatik pemlihan hubungan kedua negara serta kunjungan PM Li Peng ke Jakarta 8 Agustus 1990.

Setelah dibekukan sejak 30 Oktober 1967. maka pada 14-18 Nov 1990 Pres Soeharto berkunjung ke Beijing menuntaskan rujuknya kedua negara setelah 23 tahun “bercerai.”

Poros Maritim yang menjadi visi Presiden Jokowi sekarang ini harus menghadapi Belt and Road Intiative BRI Tiongkok dan IndoPacific yg memasukkan India dalam konteks kepentingan AS dan India mengurangi “hegemoni dominasi” RRT dalam RCEP yang diprakarsai ASEAN pasca pembubaran TPP oleh Donald Trump.

Diplomat dan birokrat serta pengusaha Indonsia memang harus lihay mengaruni rimba raya diplomatik yang penuh sup akronim alfabet yang satu sama lain bertentangan atau tumpang tindih hanya karena kecurigaan terhadap satu sama lain atas dasar SARA regional global.

Tadinya seolah ada dua gagasan RCEP dan TPP, Kemudian muncul IndoPacific, memasukkan India dalam konteks APEC. Sedang Trump malah meruntuhkan struktur multilateral WTO dan memaksakan negosiasi bilateral yang tentu saja merepotkan negara kecil menengah,, di tengah konfrontasi dua gajah AS Tiongkok.

Karena itu memang trobosan Jokowi Prabowo, merupakan jawaban “ideal” surprise dari Jakarta terhadap konstelasi geopolitik yang semuanya mementingkan egosentris suatu nation state tanpa mempedulikan kepentingan umum yang lebih besar.

Bagaimana Indonesia Inc bisa bangkit dan berkinerja proaktif prokreatif menghadapi ajang geopolitik yang jauh lebih dari keterbelalahan masyarakat Indonesia pasca pilpres yang telah ditrobos dengan masuknya Menhan Prabowo dalam KIM yang mengherankan seluruh pengamat diplomatik global sebagai “keajaiban politik global” yang belum ada preseden dan perspektifnya.

*Penulis, pengamat ekonomi dan politik.

KOMENTAR
Tags
Show More
Back to top button
Close
Close