Lintas Daerah

Khofifah Ingin Inggris Berinvestasi MRT & LRT di Jatim

SURABAYA, SENAYANPOST.com – Ingin seperti warga Jakarta yang sudah menikmati MRT, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa berharap Inggris turut berinvestasi memperkuat transportasi publik berupa Mass Rapid Transit (MRT) dan Lintas Rel Terpadu (LRT) di wilayah Jatim.

“Kami berharap investasi berkaitan dengan penguatan transportasi publik terutama MRT dan LRT bisa diluaskan selain DKI Jakarta dan Jawa Barat, yaitu dikembangkan di Jatim,” ujar Gubernur Jatim Khofifah, Sabtu (15/6/2019). Sebelumnya Khofifah Indar Parawansa bertemu Moazzam Malik Dubes Inggris untuk Indonesia di kantor Gubernur Jatim, Jumat (14/6/2019).

Kebutuhan pembangunan transportasi publik tersebut, kata dia, sangat mendesak, sebab bisa menghubungkan kawasan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan (Gerbang Kertosusila).

Menurut Gubernur Khofifah, titik-titik jalan harus saling terkoneksi sehingga nantinya bisa terhubung dengan sentra Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) seperti yang ada di Pasuruan maupun Gresik.

“Karena memang penguatan Gerbang Kertosusila menjadi sangat penting, serta terkoneksi antara satu ruas dan ruas lainnya,” ucap gubernur perempuan pertama di Jatim tersebut.

Mantan menteri sosial itu berharap kepada duta besar Inggris untuk Indonesia bisa menindaklanjuti rencana tersebut sehingga tidak terhenti.

Dubes Moazzam Malik mengakui memang telah ada kesepakatan antara konsorsium dari Inggris dan PT Kereta Api Indonesia (KAI). Salah satunya menyangkut MRT dan LRT di DKI, tapi bukan tidak mungkin hal yang sama dilakukan di Jatim.

“Kami terus ikuti arahan dari Pemprov dan Pemerintah Pusat,” ucapnya. pria yang juga dubes Inggris untuk ASEAN dan Timor Leste tersebut.

Inggris siap memberikan bantuan pembiayaan seandainya dibutuhkan, bahkan beberapa hari lalu diakuinya sudah berbicara dengan Menhub Budi Karya Sumadi terkait kesiapan membantu pembiayaan untuk percepatan pembangunan infrastruktur.

Kendati demikian, pihaknya menyaratkan pemerintah harus melakukan uji kelayakan tentang penyediaan transportasi massal berbasis rel dan harus dilakukan secara mandiri, serta perusahaan lokal yang menjadi pemimpin pengkajiannya. (MU)

KOMENTAR
Tags
Show More
Back to top button
Close
Close