Keuangan Masih Rugi Triliunan, Kini Garuda Indonesia Harus Bayar Denda Rp209 Miliar

Keuangan Masih Rugi Triliunan, Kini Garuda Indonesia Harus Bayar Denda Rp209 Miliar
Garuda Indonesia

JAKARTA, SENAYANPOST.com - PT Garuda Indonesia Tbk (Persero) atau GIAA masih dibelit masalah keuangan. Perseroan harus mengalami kerugian USD 1,07 miliar atau Rp 15,2 triliun (kurs Rp 14.210) pada kuartal III 2020, kini harus menghadapi denda dari Australia senilai USD 19 juta atau setara Rp 209 miliar (kurs Rp 11.000).

Rugi belasan triliunan yang harus ditanggung perusahaan hingga September 2020 akibat tidak berjalan lancarnya industri penerbangan di masa pandemi. Jumlah penerbangan turun akibat terbatasnya aktivitas manusia.

"Kerugian tersebut diperoleh lantaran pendapatan usaha perseroan yang juga anjlok menjadi USD 1,13 miliar per akhir September 2020. Padahal di periode yang sama tahun lalu sebesar USD 3,54 miliar," demikian laporan keuangan Garuda Indonesia ke Bursa Efek Indonesia pada November 2020.

Di tengah menghadapi kerugian besar, perusahaan baru-baru ini harus membayar denda atas putusan Pengadilan Federal New South Wales, Australia pada 15 April 2021. Nilainya sebesar Rp 209 miliar.

Dalam putusan tersebut, sebenarnya berakhir dalam Perjanjian Damai antara Garuda Indonesia dan Australian Competition and Consumer Commission (ACCC). Namun, perusahaan tetap harus membayar denda dalam kasus mengenai penetapan harga Fuel Surcharge Kargo antara perusahaan yang terjadi sejak 2014 lalu.

"Perseroan akan membayar denda sebesar AUD 19.000.000 disertai biaya perkara ACCC secara angsuran selama 5 tahun dimulai Desember 2021 dan mencabut banding yang telah diajukan sebelumnya,” kata Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Garuda Indonesia, Prasetio, dalam laporannya ke BEI, dikutip kumparan, Minggu (25/4/2021).

Sesuai penjelasan tersebut, Prasetio menegaskan perkara hukum itu bukan perkara baru karena sudah berlangsung sejak tahun 2014. Saat itu, Garuda Indonesia sebenarnya dinyatakan tidak bersalah, namun pihak ACCC tidak terima dan mengajukan banding ke banding dan Kasasi ke High Court.

Atas banding yang diajukan ACCC, pengadilan pun menetapkan Garuda Indonesia bersalah dan akan menentukan nilai dendanya. Dua tahun kemudian, penetapan denda keluar senilai UAD 19.000.000, namun Garuda kini yang mengajukan banding.

Terbaru, pada 15 April 2021, Pengadilan Australia memutuskan Perjanjian Damai dengan ketentuan Garuda Indonesia harus tetap membayar denda. Prasetio memastikan Perseroan secara rutin menyampaikan keterbukaan informasi terhadap perkembangannya sesuai ketentuan yang berlaku.