NasionalPolitik

Ketua DPR: UU MD3 Bukan untuk Bungkam Kritik

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Ketua DPR Bambang Soesatyo memastikan, UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD ( UU MD3) tak akan menjadikan DPR menjadi lembaga anti-kritik. Pernyataan itu untuk menanggapi Pasal 122 huruf k yang dinilai menjadikan DPR bisa membungkam kritik yang dilontarkan ke anggota Dewan.

Pasal itu berbunyi, Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Bambang menjamin pasal itu tidak disalahgunakan atas dalih pencemaran nama baik.

“Enggak akan bisa kita pakai. Inilah yang perlu masyarakat mengerti, yang pasti DPR tidak kebal hukum, tidak anti-kritik, dan tidak anti-demokrasi,” kata Bambang di Jakarta, Minggu (18/3/2018).

Bambang mengatakan, masyarakat perlu memahami batasan antara kritik, ujaran kebencian, fitnah, dan penghinaan. DPR akan tetap terbuka atas kritik dan saran yang membangun demi kepentingan masyarakat. Ia pun tidak melarang berbagai pihak menyampaikan pendapatnya ke Gedung DPR.

“Jadi boleh-boleh saja. Sejauh tidak menyerang pribadi. Menyerang boleh sebetulnya asal ada bukti konkret karena DPR adalah milik rakyat. Maka, apa pun yang disampaikan adalah untuk kepentingan rakyat,” katanya.

Tanpa kritik pun, kata Bambang, DPR tidak bisa mengetahui apa saja kekurangan dalam berbagai pencapaian DPR. Melalui kritik, DPR bisa mengetahui hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki.

 

KOMENTAR
Tags
Lihat selanjutnya
Close