Opini

Ketika Suara Perempuan ‘Menonjol’ di Pencalegan

“Mulutnya berkomat-kamit mengatakan ‘nona cantik’ dan lain-lain. Kemudian dipindahnya sahaya, diciumi. Saya menjerit-jerit ketakutan. Jepang gundul itu tidak tertegun karena jeritan sahaya….

“Tak ada yang menolong sahaya. Sahaya dibawa masuk ke dalam kamar kapal…. seluruh badan lemas, pakaian rusak semua. Ya nak, terang-terangan saja, ibu sudah tua sekarang, apa pula guna malu. Sipen na (kemaluan ini) bengkak. Sahaya menangis. Tapi setiap saya menangis dia malah datang lagi dan diulanginya perbuatannya. Entah sudah berapa kali saya pingsan, sahaya tidak tahu… Saya bukan perawan lagi.”

Sepenggal kisah dalam buku ‘Perawan Remaja dalam Cengkraman Militer (Catatan Pulau Buru)’ karya Pramoedya Ananta Toer.

Itu bukan fiksi. Cerita merupakan kisah nyata yang ditemukan oleh Toer dan diambil dari catatan teman-temannya sesama tahanan politik di Pulau Buru. Mereka ‘dibuang’ ke sana dari Nusa Kambangan sekitar awal tahun 1970-an.

Dalam pembuangan itu mereka bertemu dengan puluhan perempuan dari Jawa. Para perempuan yang mereka temui menyebutkan, terdapat ratusan perempuan asal Jawa yang bernasib seperti mereka. Mereka juga menyebutkan, para perempuan lainnya lagi tersasar di pulau-pulau lainnya di sekitar itu, termasuk Pulau Seram.

Oleh Jepang, para perempuan berumur sekutar 14 tahun itu dibawa dengan kapal dari Pulau Jawa, mungkin juga dari pulau-pulau lainnya, dengan janji untuk disekolahkan di Tokyo. Ternyata mereka ditipu dan dijadikan wanita hiburan tentara Jepang.

Perempuan-perempuan itu umumnya berpendidikan dan datang dari kalangan amtnar atau pegawai dan pejabat pemerintahan khususnya bumi putera.

Itu bisa terjadi karena kita berada di tahun-tahun kegelapan. Dimana perempuan tidak bisa bersuara, apalagi melawan. Kita semua dibodohi.

Sekarang tentu saja hal seperti itu, tidak bisa terjadi karena sudah pada pintar-pintar. Bahkan ‘ruang’ sangat terbuka untuk perempuan menampilkan kemampuannya, seperti misalnya dalam dunia politik. Undang-undang mengatur bahwa harus ada keterwakilan perempuan dalam pencalegan semua parpol, minimal 30%.

Nampaknya, PKPI yang paling menonjol dalam keterwakilan perempuan dibandingkan parpol-parpol lainnya, yaitu dari 177 caleg untuk DPR RI yang diajukan ke KPU, terdapat 56% perempuan. Artinya lebih dua kali lipat persyaratan minimal yang diatur dalam undang-undang.

Dengan demikian, melalui PKPI, perempuan bisa lebih lantang bersuara dalam membela hak-haknya, baik dalam kerangka kesetaraan gender, maupun haknya sebagai warganegara, dan sebagai mahluk tuhan di muka bumi.

Harapannya, dengan banyaknya jumlah kaum hawa yang menjadi caleg PKPI, maka kaum hawa yang tidak berkesempatan terjun ke politik, bisa mewakilkan suaranya ke partai tersebut.

*Penulis adalah pengamat sosial politik, tinggal di Jakarta

KOMENTAR
Tags
Show More
Close