Kemenkop Perjuangkan LPS Koperasi dalam RUU Ombibus Law

Kemenkop Perjuangkan LPS Koperasi dalam RUU Ombibus Law
Gedung Kemenkop dan UKM

JAKARTA, SENAYANPOST.com - Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Ahmad Zabadi mengungkapkan pihaknya tengah mengupayakan Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja mengatur dan memuat tentang lembaga penjamin simpanan (LPS) untuk koperasi.

"Kementerian Koperasi sedang memperjuangkan adanya LPS koperasi. Dalam pembahasan RUU Cipta Kerja, pembentukan LPS koperasi ini juga menjadi salah satu yang paling didorong," kata Ahmad Zabadi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (17/9/2020).

LPS koperasi, lanjutnya, akan menjadi solusi multidimensi bagi berbagai persoalan koperasi yang terjadi selama ini.

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya LPS koperasi masuk dalam pasal di Omnibus Law Cipta Kerja.

Pengawas Ahli Utama Kementerian Koperasi dan UKM Suparno mencontohkan pada masa lalu, Departemen Koperasi juga membentuk Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK), yang perannya mirip dengan Jamkrindo atau Askrindo saat ini.

"Kita dulu mempunyai bank koperasi, akan tetapi dengan aturan yang baru saat ini sudah tidak sesuai, dan inilah saatnya kita memberikan benteng bagi koperasi produsen, koperasi konsumen, koperasi simpan pinjaman, dan koperasi jasa lain," katanya.

Dia pun mengatakan pentingnya sertifikasi kompetensi bagi semua pihak yang terlibat dalam perkoperasian. (Jo)