Kemendes PDTT Gandeng BNI Wujudkan Smart Office

Kemendes PDTT Gandeng BNI Wujudkan Smart Office

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi (Kemendes PDTT) menggandeng PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI dalam mewujudkan smart office yang pertama dibangun di lingkungan kementerian.

Smart office yang dibangun di lingkungan kerja Kemendes PDTT ini merupakan sebuah konsep kantor yang selalu terkoneksi, cashless, dan paperless dengan dukungan perangkat dan solusi Teknologi Informatika (TI) dalam semua fungsinya.

“Dukungan ini mulai dari fungsi keuangan, kepegawaian atau Sumber Daya Manusia, hingga administrasi atau reporting,” kata Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo, dalam keterangan tertulis Kamis (1/8/2018).

Peresmian dilakukan Menteri Eko yang didampingi Wakil Direktur Utama BNI Herry Sidharta, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Hendra J Kede, dan jajaran Direksi BNI. Hadir pula Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, Rabu (31/7/2018).

Eko menyampaikan, pada saat perubahan zaman berlangsung secara cepat, khususnya pada era revolusi industri 4.0 saat ini, diperlukan kecepatan untuk membuat keputusan.

Tahun 2050 Indonesia bisa menjadi negara dengan ekonomi ke-4 terbesar di dunia. Namun itu baru perhitungan matematis, bisa tidaknya tercapai tergantung pada kecepatan Indonesia dalam menggerakan ekonominya dan mengurangi kesenjangan sosial.

“Ada 30.000 desa yang tertinggal, saat ini. Oleh karena itu misi presiden untuk membangun Indonesia mulai dari pinggir adalah kunci mengurangi kesenjangan itu,” katanya.

Kemendes memiliki posisi strategis untuk menentukan Indonesia itu akan menjadi negara yang memiliki kesenjangan tinggi atau rendah.

Untuk itu smart office BNI ini adalah salah satu cara mengarah ke kecepatan bertindak, sehingga pelayanan terhadap desa-desa bisa lebih akurat dan cepat.

“Smart office ini terwujud karena dukungan penuh BNI sebagai bank mitra utama kami, dan kami berharap implementasi smart office ini dapat segera ditiru juga oleh Kementerian dan Lembaga lainnya, guna mendukung transparansi pemerintahan, serta digitalisasi transaksi pada kementerian atau lembaga,” ujar Eko. (JS)