Konsultasi Hukum

Kekosongan Hukum dalam Penegakan Prostitusi Online

Pertanyaan:

Assalamualaikum wr wb.

Yth pengasuh Rubrik Senayan Post.

Saya ibu rumah tangga, akhir-akhir ini merasa prihatin menyaksikan maraknya berita Prostitusi Online yang dilakukan oleh oknum artis. Menurut saya perbuatan seperti itu sangat melanggar etika norma dan kesusilaan, apalagi pelakunya adalah artis sebagai public pigur yang semestinya menjadi contoh yang baik bagi keberlangsungan hidup generasi muda yang akan datang, saya juga sangat khawatir terhadap prilaku tersebut dapat menimbulkan efek yang tidak baik terhadap anak-anak karena hal tersebut dianggap menjadi suatu hal yang biasa dilakukan.

Pertanyaan saya dari beberapa kasus yang sering terjadi, mengapa hanya mucikari prostitusi saja yang dihukum sedangkan oknum artis sebagai pelaku dan menikmati hasilnya hanya dianggap sebagai korban? Apakah ada pasal KUHP yang dapat menjerat perbuatan pelaku tersebut untuk memberikan efek jera?

Terimaksih atas jawabannya.

Ibu Sutarie Banten.

Jawaban:

Waalaikum salam wr wb.

Yth Ibu Sutarie di Banten.

Terimakasih atas pertanyaan ibu, dan kami juga turut prihatin atas terjadinya kasus prostitusi online yang marak akhir-akhir ini, dimana kasus tersebut mendapat berbagai tanggapan dan reaksi dari masyarakat kita sehingga menjadi bahan perbincangan, kami sangat memaklumi kekhawatiran ibu karena dari sisi negatifnya perbuatan tersebut dampaknya dapat membawa pengaruh yang negatif terhadap akhlak generasi muda saat ini dan masa mendatang.

Kasus prostitusi online tidak dapat dilepaskan dari adanya pelaku dan korban. Pelaku di sini berdasarkan pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) adalah:

“setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktek eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dengan pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun”.

Mucikari dalam kasus di atas telah memenuhi unsur sebagai pelaku dari tindak pidana perdagangan orang karena telah menggunakan atau memanfaatkan korban untuk bekerja sebagai PSK dan mengambil keuntungan dari eksploitasi korban.

Namun dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) juga menjelaskan yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. Pekerja Seks Komersial (PSK) yang sengaja direkrut dapat dikategorikan sebagai korban perdagangan orang.

Sebaliknya apabila seseorang yang menjadikan PSK sebagai pekerjaan dan tidak menun jukkan mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, ekonomi akibat dari tindak pidana perdagangan orang maka tidak dapat dikategorikan sebagai korban, apalagi faktanya oknum artis sebagai pelaku menikmati dari hasil pekerjaannya untuk memenuhi gaya hidup yang mewah dan glamor.

Berdasarkan ketentuan Pasal 296 KUHP jo Pasal 506 KUHP:

Pasal 296

“Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

Pasal 506

Barang siapa sebagai muncikari (souteneur) mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.

Selain itu, jerat pidana untuk pengguna PSK bisa dikaitkan denga pasal Perzinahan yang diatur dalam Pasal 284 KUHP yang berbunyi:

Pasal 284 KUHP
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:
1. a. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan mukah (overspel) padahal diketahui
bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
b. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan mukah.
2. a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa
yang turut bersalah telah kawin.
b. Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.
(2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/isteri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pidah meja atau ranjang karena alasan itu juga.
(3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, pasal 73, pasal 75 KUHP
(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
(5) Jika bagi suami isteri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja atau ranjang menjadi tetap.

Namun penerapan pasal teersebut masih menjadi banyak perdebatan karena sejumlah pihak menganggap jerat pasal gugur jika hubungan bersetebuh dilakukan atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan.

Dalam KUHP yang berlaku saat ini tidak ada ketentuan khusus yang dapat menjerat PSK. Ketentuan KUHP hanya dapat digunakan untuk menjerat germo/muncikari/penyedia PSK. Adapun pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pemakai/pengguna PSK diatur dalam peraturan daerah masing-masing. Sehingga penanganan kasus prostitusi sangat bergantung dengan lokasi daerah yang menjadi tempat kejadian perkara.

Jadi walaupun oknum artis yang menjadi Pelaku dan pengguna jasanya tak bisa dijerat hukum pidana, bukan berarti pidana hukum positif selesai. tetapi sanksi hukum yang akan diterima nya adalah sanksi sosial yang akan melekat berupa ejekan, hinaan serta rasa tidak suka orang lain terhadapnya, bahkan mungkin selamanya ia akan direndahkan akibat dari perbuatannya tersebut karena hal ini merupakan bagian dari masalah moralitas.

Untuk itu mari kita bersama-sama menjaga buah hati kita, memberi pengarahan dan bekal pendidikan dasar agama serta akhlak dan moral yang baik, dengan demikian kelak generasi muda tidak mudah terpengaruh terhadap hal-hal negatif yang akan merugikan dirinya sendiri.

Demikian pendapat dan penjelasan dari kami, semoga bermanfaat.

Eka Intan Putri, S.H.. M.H.
Advokat & Ketua LKBH INTAN

KOMENTAR
Tags
Show More
Close