Konsultasi Hukum

Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Delik Aduan

Pertanyaan

Saya Ibu Firda, ingin bertanya tentang kasus yang dialami oleh adik saya bernama Leo. Leo melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap istrinya bernama Ami dengan cara menampar pipinya.

Menurut keterangan Leo tindakan ini dilakukan, karena kesal dengan prilaku istrinya yang selalu mengeluarkan kata-kata kasar dan melawan terhadap suaminya.

Karena tidak puas dengan perlakuan suami, kemudian istrinya melaporkan ke polisi dan sekarang adik saya dipanggil untuk dimintai keterangan oleh penyidik kepolisian.

Pertanyaan saya, apakah perkara KDRT dapat diselesaikan secara damai dan laporan kepolisiannya dapat dicabut, mengingat kedua belah pihak telah mempunyai anak.

Andaikan perkara ini dilanjutkan ke proses hukum, kira-kira berapa lama ancaman pidana terhadap adik saya ?

Terimakasih
Ibu Firda di Lampung Tengah.

Jawaban
Terimakasih atas pertanyaan ibu Firda.

Sebelum menjawab pertanyaan, kami jelaskan undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) lahir dengan tujuan utamanya untuk melindungi kaum perempuan di samping tujuan lainnya.

Yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. (UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT).

Terhadap perkara yang sedang dihadapi oleh Leo, adik ibu, apabila dihubungkan dengan unsur dalam pengertian KDRT, atas tamparan yang dialami istrinya apabila sampai luka dan atau berdarah berarti istrinya mengalami penderitaan secara fisik dan atau apabila tamparan tidak mengalami luka atau hanya memar saja, bisa saja atas tindakan penamparan berakibat pada psikologis (kejiwaan) terganggu.

Untuk menentukan apakah masuk dalam KDRT, penyidik kepolisian akan meminta keterangan terkait peristiwa ini dan meminta korban untuk di visum dari dokter rumah sakit yang ditunjuk dan setelah semua keterangan diangap cukup oleh penyidik, baru penyidik melakukan gelar perkara untuk menentukan perkara tersebut masuk KDRT atau tidak.

Menjawab pertanyaan ibu, KDRT adalah delik aduan atau dengan kata lain delik yang hanya dapat diproses apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban dari KDRT.

Mengingat KDRT masuk dalam kategori delik aduan, polisi selaku penyidik tidak dapat berinisiatif untuk menindaklanjuti suatu kasus seperti dalam delik biasa.

Penyidik biasanya menyerahkan kembali kepada korban apakah tetap pada laporan atau ada perdamaian dengan pelaku dan sudah saling memaafkan.

Walaupun sudah ada perdamaian antara pelaku dengan korban tidak serta merta penyidik menghentikan perkara sebelum ada pencabutan perkara yang dituangkan dalam BAP oleh pelapor.

Dan setelah perkara dicabut, polisi harus menghentikan proses hukum. Polisi harus menghormati jalur yang ditempuh, apabila perkara akan diselesaikan tanpa menempuh jalur hukum.

Namun demikian menurut pendapat kami apabila KDRT yang benar-benar dilakukan di luar batas kemanusian, terjadi penganiayaan berulang-ulang sebaiknya dapat diproses secara hukum.

Karena apabila suami istri yang telah memiliki anak tentu dampaknya tidak baik terhadap anak-anaknya karena secara psikis perkembangannya akan terganggu.

Untuk melengkapi pertanyaan ini, sebagai bahan pertimbangan agar tidak terjadi lagi atau setidak-tidaknya dapat berfikir ulang sebelum melakukan KDRT kami muat sekalian ancaman pidana KDRT tersebut dalam pasal 44 UU KDRT :

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00.

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00.

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00.

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Demikian jawaban dari kami semoga bermanfaat.

Eka Intan Putri, S.H.,M.H.
Advokat/Ketua LKBH INTAN Lampung

KOMENTAR
Tags
Show More
Close