Kejagung Mulai Gabungkan Berkas Perkara Djoko Tjandra dengan Bareskrim

Kejagung Mulai Gabungkan Berkas Perkara Djoko Tjandra dengan Bareskrim

JAKARTA, SENAYANPOST.com - Berkas perkara dugaan suap dari terpidana kasus Bank Bali Djoko Tjandra dengan tersangka jaksa Pinangki Sirna Malasari sudah diselesaikan Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung). Penyidik mulai fokus menyelesaikan berkas tersangka Djoko Tjandra.

 "Konsentrasi mungkin penggabungan dengan berkas polisi," kata Direktur Penyidik Jampidsus Kejagung Febrie Ardiansyah di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa, (15/8/2020).
 
Kejagung menetapkan Djoko Tjandra sebagai tersangka pemberi suap kepada jaksa Pinangki dalam pengurusan fatwa di Mahkamah Agung (MA). Fatwa itu disiapkan untuk membebaskan Djoko Tjandra dari eksekusi Kejagung atas kasus korupsi hak tagih Bank Bali.

Djoko diduga memberikan US$500 ribu atau setara Rp7 miliar kepada jaksa Pinangki. Uang itu disebut sebagai uang muka pengurusan fatwa MA. Dia memberikan uang suap itu melalui adik iparnya, Herijanto. Herijanto kemudian memberikan kepada tersangka Andi Irfan Jaya untuk diserahkan ke jaksa Pinangki.
 
Djoko Tjandra disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 atau Pasal 5 ayat 1 huruf b UU Tipikor atau Pasal 13 UU Tipikor.
 
Di sisi lain, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menangani dugaan suap penghapusan red notice Djoko Tjandra. Kasus ini menyeret mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Inspektur Jenderal (Irjen) Napoleon Bonaparte dan mantan Kepala Koordinasi dan Pengawasan (Karo Korwas) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bareskrim Polri Brigadir Jenderal (Brigjen) Prasetyo Utomo.
 
Bareskrim Polri belum mau membeberkan jumlah uang haram yang diduga diterima dua jenderal polisi tersebut. Dalam kasus ini, Djoko Tjandra disebut memberi suap bersama pengusaha Tommy Sumardi.
 
Djoko Tjandra dikenakan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 KUHP. Eks buron kelas kakap itu terancam lima tahun penjara dalam perkara ini. (WS)